Luwu Timur, Kutipnusantara.com — Pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Luwu Timur kembali menjadi sorotan dihari ke.3, Selasa 15 April 2025.
Meski rapat digambarkan berlangsung Rapat pembahasan sangat alot dengan berbagai kritik terhadap target peningkatan pendapatan daerah, faktanya hanya 17 anggota DPRD yang hadir termasuk Ketua I dan II DPRD dari total 35 anggota, mengingat absennya 15 anggota dewan.
Minimnya kehadiran anggota dewan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait representasi suara Lesgeslatif dalam keputusan penting mengenai arah Pembahasan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Beberapa pihak menilai, keputusan dan tekanan untuk mengubah target pendapatan dalam Ranwal RPJMD menjadi Rp3,2 triliun perlu dikaji ulang mengingat belum terpenuhinya kuorum yang lazimnya menjadi syarat sahnya sebuah keputusan strategis.
Dalam rapat itu, sejumlah fraksi menyampaikan kritik terhadap target kenaikan pendapatan daerah yang hanya sebesar Rp350 miliar dalam lima tahun.
Mereka menilai angka tersebut terlalu kecil dan tak sejalan dengan visi-misi kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Terpilih “Ibas-Puspa” yang mengusung slogan “Luwu Timur Maju dan Sejahtera.”
Namun, berdasarkan data kehadiran rapat yang diperoleh, mayoritas anggota fraksi tidak berada di ruang rapat saat palu diketuk sebagai bentuk kesepakatan bersama.
Ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana keputusan tersebut benar-benar mencerminkan pandangan kolektif seluruh fraksi DPRD?
Pihak eksekutif melalui Bappelitbangda pun menanggapi hal ini dengan hati-hati.
“Kami terbuka terhadap masukan DPRD, tapi tentu harus melalui mekanisme yang sesuai dan representatif. Target pendapatan daerah harus disusun dengan dasar kalkulasi realistis dan mempertimbangkan potensi aktual daerah,” ujar salah satu pejabat Bappelitbangda usai rapat.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik juga mengingatkan bahwa penentuan target pendapatan daerah tidak bisa semata-mata dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya tanpa analisis atas konteks fiskal, sumber pendapatan, serta proyeksi makro ekonomi ke depan.
Dengan kondisi kehadiran Legislatif dalam rapat yang tidak penuh, muncul desakan agar pembahasan Ranwal RPJMD dilanjutkan pada rapat berikutnya dengan kehadiran seluruh anggota dewan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan suara legislatif secara utuh.(Red)
