Luwu Timur, Kutipnusantara.com – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati, menegaskan komitmen kuat Pemkab Luwu Timur dalam mewujudkan sistem perizinan yang bersih dan transparan.
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Zoom Meeting yang digelar Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang ditandatangani 4 Februari 2025 lalu. Selasa 6 Mei 2025
Dalam pertemuan virtual tersebut, Hj. Puspawati didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wahid Sangka, serta Inspektur Salam Latif.
Kegiatan ini menjadi bagian dari kolaborasi nasional antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk mengawasi penyelenggaraan perizinan daerah.
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen memperkuat tata kelola perizinan sesuai prinsip good governance,” ujar Wabup Puspawati.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk membangun sistem perizinan yang tidak hanya efisien dan berintegritas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan investasi, serta menurunkan angka kemiskinan di daerah.
“Komitmen dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan adalah kunci penting dalam mewujudkan perizinan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Luwu Timur dalam mendukung reformasi birokrasi dan mengoptimalkan pelayanan publik, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.
(um/prokopim/ikp-humas/kominfo-sp)
