Luwu Timur, Kutipnusantara.com – Gedung Banggar DPRD Luwu Timur mendadak panas saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada sore hingga malam terkait kebocoran pipa minyak milik PT Vale, Jumat 26 September 2025.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ober Datte ini diinisiasi oleh Jaringan Koalisi Aktivis Masyarakat Lingkar Tambang Luwu Timur (Jakam Lutim) bersama sejumlah forum dan lembaga masyarakat seperti LHI, JKM LTI, Fokal Lutim, Fokal Wosuponda, Optim Timampu, LSM Gempa serta para pemerhati lingkungan. Seluruh KOMISI DPRD, OPD terkait dan unsur Forkopimda turut hadir, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap kasus ini.
Ketua Jakam Lutim, Jois Andi Baso, mengecam keras sikap PT Vale yang dinilai hanya melakukan pembenaran sepihak dan bahkan diduga menyesatkan publik. Ia menyoroti fokus ke perusahaan yang lebih menekankan pemulihan pascainsiden ketimbang mengungkap dampak nyata kebocoran minyak MFO terhadap tanah, tanaman, air, udara, hingga kesehatan manusia.
“Sudah lebih dari sebulan, tapi rembesan minyak kental masih terlihat di sungai,” tegasnya.
Isu independensi hasil uji laboratorium pun menjadi sorotan. Meski Ketua DRRC Universitas Indonesia, Prof. Fatma Lestari, menyatakan kualitas air berada di bawah baku mutu Kelas II PP No. 22 Tahun 2021.
Jois menegaskan bahwa baku mutu Kelas II bukan untuk konsumsi manusia. Lebih jauh, sampel yang diuji diambil dari sumber air bersih masyarakat di Kecamatan Towuti tanpa penjelasan terbuka kepada publik.
Nada serupa juga datang dari anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding. Ia mengkritik ketertutupan PT Vale dalam mengungkap titik pengambilan sampel.
“Kami menduga perusahaan melakukan kebohongan publik. Mereka bilang minyak sudah tidak ada, padahal faktanya hingga hari ini masih ditemukan minyak berwarna kecokelatan di sungai,” ujarnya. Firman juga menyoroti tim ahli yang hadir karena dinilai tidak netral lantaran dibiayai langsung oleh PT Vale.
Kekecewaan masyarakat pun mengemuka. Faisal, Ketua Organisasi Pemuda Timampu yang desanya terdampak langsung, menyebut PT Vale hanya memberi janji kosong tanpa realisasi kompensasi.
“Kami para petani tidak bisa lagi beraktivitas di sawah karena air dan persawahan tercemar minyak. Hingga kini kami belum tahu kapan kompensasi diberikan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, pihak PT Vale melalui Head of External Relations, Endra Kusuma, kembali menegaskan komitmen perusahaan untuk menangani dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh, transparan, serta melalui dialog inklusif dengan pemangku kepentingan.
Hasil uji laboratorium yang dipaparkan Prof. Fatma Lestari pun kembali disampaikan. Namun, pernyataan ini langsung terbantahkan oleh fakta lapangan yang dipaparkan masyarakat dan aktivis yang hadir diruangan Banggar digelar RDP.
Hingga berita ini diturunkan, hasil RDP belum menghasilkan kesimpulan final. Ketua DPRD Ober Datte memutuskan menskors sidang dan menjadwalkan ulang pertemuan pada waktu berikutnya. Publik kini menanti tindak lanjut konkret atas kebocoran pipa minyak yang telah mencoreng wajah lingkungan Luwu Timur tersebut.
(Redaksi)
