Luwu Timur, Kutipnusantara.com — Misteri penggunaan dana milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Luwu Timur Gemilang (LTG) perlahan mulai menemui titik terang. Minggu 26 Oktober 2025.
Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dikabarkan hampir menuntaskan proses investigasi internal terhadap aliran dana yang diduga tidak sesuai peruntukan.
Berdasarkan hasil penelusuran awal, tim menemukan indikasi kuat bahwa dana sebesar Rp1,6 miliar dari kas BUMD tersebut digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Ya, dana itu digunakan untuk Pilkada,” ungkap seorang Inspektorat yang enggan disebutkan namanya, saat dikonfirmasi via call.
Rencananya, hasil penyelidikan lengkap akan diserahkan langsung kepada Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, usai beliau kembali ke daerah.
“Rencananya hari Senin, 27 Oktober kami laporkan secara resmi,” tambahnya.
Isuu ini mulai mencuat setelah Jois Andi Baso dari Aliansi Jaringan Komunikasi Lingkar Tambang Luwu Timur (Jakam Lutim) menyoroti persoalan di tubuh PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Pongkeru Mineral Utama (POMU) — perusahaan hasil kerja sama (Joint Venture Company/JVCo) antara PT Antam, BUMD PT Luwu Timur Gemilang (LTG), dan PT Sulawesi Citra Indonesia (SCI) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Diketahui, Jois Andi Baso merupakan sepupu dari mantan Bupati Luwu Timur, Budiman Hakim Andi Baso, yang menjabat pada periode 2021–2024.
Dugaan Penyelewengan Dana Rp1,6 Miliar Pada tahun 2024, PT LTG melakukan penyertaan modal ke JVCo pengelola WIUP Blok Pongkeru melalui PT POMU. Untuk memenuhi kewajiban penyertaan tersebut, BUMD meminjam dana sebesar Rp10 miliar dari PT Aneka Mineral Nasional.
Dari total pinjaman itu, Rp8,35 miliar digunakan sesuai porsi saham LTG sebesar 27 persen, namun sekitar Rp1,65 miliar lainnya tidak diketahui penggunaannya. Dari situlah muncul dugaan bahwa dana tersebut dialihkan untuk kepentingan politik Pilkada 2024.
PT POMU diketahui akan menjadi pengelola tambang nikel di Blok Pongkeru, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
Komposisi saham perusahaan ini terdiri dari PT Antam (55%), PT LTG (27%), dan PT SCI (18%).
Belum lama ini, tepatnya 14 Oktober 2025, terjadi pergantian struktur direksi di tubuh PT POMU. Saldy Mansur, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama, digantikan oleh Akhsan Rahman, sementara posisi Direktur SDM dan CSR yang sebelumnya dipegang Iwan Usman kini dijabat oleh Ittong Sulle.
Baik Saldy Mansur maupun Iwan Usman diketahui merupakan pejabat yang diangkat pada masa pemerintahan Budiman Hakim Andi Baso – Mochammad Akbar Andi Laluasa (periode 2021–2024).
Pada masa itu, Saldy juga merangkap sebagai Komisaris PT LTG, sedangkan Iwan Usman menjabat sebagai Direktur.
Kini, publik menantikan hasil resmi penyelidikan yang akan diumumkan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
Hasil ini diharapkan dapat menjawab teka-teki panjang soal dugaan penyimpangan dana BUMD yang melibatkan PT LTG serta menjamin transparansi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. (Redaksi)
