LUWU TIMUR, KutipNusantara.com —- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Timur akan menggelar sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri IHIP Malili di Kantor Desa Harapan, Kecamatan Malili, Rabu 27 Januari 2026.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka penertiban barang milik daerah berupa tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang berada di Kawasan Industri Malili, Lampia.
Pemerintah desa diminta menghadirkan tokoh masyarakat serta para petani atau pekebun penggarap lahan milik pemerintah.
Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadan Pirage, menegaskan bahwa PSN merupakan bagian dari pembangunan daerah dan nasional yang harus didukung bersama. Pemerintah, kata dia, berkomitmen mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
“Kami tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat petani penggarap, sepanjang pembahasan tidak terkait dengan tuntutan ganti rugi tanah,” tegas Ramadan.
Ramadan menambahkan, Pemda mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses yang telah ditetapkan serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, sebagian Masyarakat bertani penggarap lahan milik pemerintah di Desa Harapan telah menyatakan persetujuan terhadap nilai kerohiman yang ditetapkan Pemda.
Namun, terdapat oknum penggarap yang justru mengajukan tuntutan ganti rugi tanah dengan nilai fantastis hingga mencapai Rp1,38 triliun, termasuk permintaan ganti tanaman sebesar Rp20 juta per pohon.
Pemerintah Daerah menegaskan tidak akan mengganti nilai tanah karena lahan tersebut merupakan aset resmi Pemerintah daerah Luwu Timur yang telah bersertipikat dengan NIB : 20.26.000001429.0.
Kerohiman hanya diberikan terhadap tanaman dan atau bangunan yang berada di atas lahan Pemerintah Daerah tersebut.
Kawasan industri tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan industri terintegrasi pengolahan bijih nikel (smelter) yang merupakan bagian dari PSN Presiden RI Prabowo Subianto guna mendukung hilirisasi industri pertambangan nasional. (Red)
