KutipNusantara.com — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali mengukir prestasi gemilang di kancah regional. Untuk kesekian kalinya secara beruntun, Luwu Timur sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat predikat tertinggi tersebut diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Kota Makassar, Selasa (02/06/2026).
Ada pemandangan menarik sekaligus simbolis dalam penyerahan tersebut. Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, tidak tampil sendiri. Ia tampak didampingi langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Hj. Harisah. Kehadiran pimpinan legislatif ini menjadi penegasan kuat atas fungsi pengawasan sekaligus sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif di Bumi Batara Guru.
Ditemui usai mendampingi Bupati, Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah, menyatakan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, mempertahankan opini WTP dari tahun ke tahun bukanlah perkara mudah, melainkan buah dari komitmen kolektif.
“Kehadiran kami dari unsur pimpinan DPRD dalam penyerahan ini adalah bentuk dukungan penuh terhadap tata kelola keuangan daerah yang bersih. Raihan WTP beruntun ini merupakan bukti nyata adanya sinergi yang sehat antara DPRD sebagai fungsi pengawasan dan Pemkab Luwu Timur sebagai pelaksana anggaran,” ujar Harisah Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur.
Ia menambahkan, capaian ini memvalidasi bahwa sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan di Luwu Timur telah berjalan di jalur yang benar.
Senada dengan komitmen Bupati Irwan Bachri Syam yang menegaskan bahwa anggaran harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak cepat berpuas diri dengan penghargaan administratif ini.
Sebagai unsur pimpinan parlemen, ia memastikan bahwa DPRD Luwu Timur akan semakin memperketat fungsi pengawasan ke depan.
Tujuannya satu: memastikan setiap rupiah yang tertuang dalam APBD dikonversi menjadi program pembangunan yang menyentuh masyarakat langsung.
“WTP ini adalah standar kepatuhan hukum, namun garis akhir dari perjuangan kita adalah kesejahteraan rakyat. DPRD akan terus mengawal agar implementasi anggaran pasca-WTP ini betul-betul berdampak nyata pada peningkatan pelayanan publik dan kemajuan daerah Luwu Timur,” tegas legislator tersebut.
Prestasi emas yang diraih di pertengahan tahun 2026 ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Luwu Timur untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima.(**)
