KutipNusantara.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur, Wahidin, S.AN., menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Jumat (10/7/2026).
Fraksi Golkar memberikan apresiasi tinggi atas peluncuran Program Unggulan PANDU JUARA yang dinilai sebagai langkah transformasi ekonomi desa yang komprehensif, berpotensi mengatasi berbagai permasalahan sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat melalui penguatan usaha dan kapasitas warga.
Fraksi juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, kepatuhan regulasi, dan tata kelola yang baik guna menghindari risiko hukum serta menjamin program berjalan efektif dan bermanfaat luas.
Selanjutnya, Fraksi Golkar mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan Belanja Modal agar lebih efisien, tepat waktu, dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Rekomendasi utama meliputi perbaikan kualitas perencanaan program kegiatan fisik, percepatan penyelesaian dokumen perencanaan teknis sejak awal tahun anggaran, optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa, penguatan pengendalian pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
Sebagai penutup, Fraksi Golkar meminta agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025 senantiasa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Atas dasar telaah mendalam tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi peraturan daerah yang sah. (**)
