KutipNusantara.com — Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur, Bangkit Revonmansyah Pratama, menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (14/09/2026).
Dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Luwu Timur tersebut, Fraksi Partai Golkar secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Selain menyampaikan apresiasi atas respons teknis dari Bupati Luwu Timur serta kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, Bangkit juga menyoroti dua poin saran strategis untuk peningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah Luwu Timur dapat mengakomodir hak honorarium bagi para PPTK sepanjang memenuhi syarat serta regulasi yang berlaku.
Menyoroti sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran yang tersisa tiga bulan, Fraksi Golkar mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas pada Dinas PUPR untuk melakukan pengawasan berkala dan intensif.
Khususnya pada pengerjaan lanjutan peningkatan jalan ruas Tarengge hingga batas Kota Malili (Desa Atue).
“Semoga dengan disahkannya Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang jauh lebih baik, transparan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Luwu Timur,” ujar Bangkit saat mengakhiri penyampaian pendapat akhir fraksinya. (**)
