KutipNusantara.com — Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Golkar, Wahidin Wahid, dengan tegas mendesak pihak Pertamina dan instansi terkait agar bersikap transparan dan memberikan solusi terkait persoalan kuota BBM bersubsidi di daerahnya, Kamis (05/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Wahidin dalam sebuah rapat dengar pendapat yang turut dihadiri oleh pihak pengelola SPBU, Dinas Perdagangan dan Koperasi Disdag-Kop, serta perwakilan Pertamina.
Ia menyoroti prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan terkesan menggantungkan nasib di pengelola SPBU, khususnya petani dan nelayan yang bergantung pada solar subsidi.
Wahidin juga mengkritik pihak terkait yang hanya memberikan instruksi administratif seperti bersurat bolak-balik tanpa kejelasan jaminan penambahan kuota.
DPRD Luwu Timur tuntut Transparansi Penyaluran di tiap-tiap SPBU
Selain masalah kuota, Wahidin meminta data yang jelas mengenai rincian jatah rata-rata solar dan frekuensi pengiriman ke setiap SPBU di Kabupaten Luwu Timur.
Hal ini dinilai krusial untuk menghindari ketimpangan distribusi antar daerah seperti membandingkan alokasi di wilayah perkotaan dengan daerah Luwu Timur.
Kelangkaan yang sering di alami Seperti Burau dan sekitarnya agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat serta mencegah kelangkaan yang berulang.
Melalui rapat ini, Wahidin berharap Pertamina dan Pemda dapat segera mengambil langkah konkret tanpa terus-menerus memutarbalikkan prosedur yang hanya menyulitkan di lapangan serta membingungkan warga yang membutuhkan BBM subsidi untuk kegiatan produktif mereka. (**)
