KUTIPNUSANTARA.COM, LUWU TIMUR – Suasana serius namun konstruktif menyelimuti Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, saat rapat penting membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digelar secara terbuka. Kamis 10 Juli 2025
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I, Jihadin Paruge, dan Wakil Ketua II, Hj. Harisah Suharjo dan turut dihadiri oleh para anggota dewan lintas fraksi, staf ahli, kepala OPD, serta sejumlah pejabat Forkopimda.
Kehadiran mereka menjadi cermin komitmen kolektif untuk mewujudkan arah pembangunan daerah yang selaras dan berkelanjutan.
Lima fraksi di DPRD, yakni Fraksi PAN, Nasdem, Golkar, PDIP, dan Gelora, masing-masing menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda RPJMD 2025–2030.
Dalam pandangannya, seluruh fraksi menaruh perhatian besar pada isu pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga sinergi antara kebijakan daerah dan pusat.
-Fraksi PAN menekankan pentingnya integrasi data dalam perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran. -Fraksi Nasdem mendorong penguatan sektor pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan.
-Fraksi Golkar mengingatkan soal prioritas pembangunan infrastruktur berbasis potensi lokal. Fraksi PDIP menyoroti urgensi perlindungan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Sementara itu,
-Fraksi Gelora mendorong digitalisasi layanan publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan.
Ketua DPRD, Ober Datte dalam sambutannya menyatakan bahwa pandangan fraksi-fraksi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan krusial dalam penyusunan akhir dokumen RPJMD.
“Semua pandangan, saran, dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi hari ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap masa depan Luwu Timur. Kami pastikan ini akan dibahas secara serius dan menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan selanjutnya,” tegas Ober Datte.
Rapat ini sekaligus menegaskan semangat kolaboratif antara legislatif, eksekutif, dan seluruh pemangku kepentingan daerah demi menyusun arah pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dengan dimulainya tahapan pembahasan Ranperda RPJMD, publik Luwu Timur diharapkan dapat terus mengawal dan memberi masukan demi memastikan bahwa pembangunan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(A.g/Redaksi)
