KUTIPNUSANTARA.COM, Malili — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur kembali menegaskan perannya sebagai pengawal anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Rabu, 16 Juli 2025
Hal ini tercermin dalam Rapat Paripurna DPRD Lutim yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua Jihadine Peruge, serta dihadiri anggota legislatif, unsur Forkopimda, dan para pejabat dari jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Ober Datte menekankan bahwa rapat paripurna ini bukan sekadar ritual tahunan, tetapi merupakan forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD secara menyeluruh.
“Agenda ini mencerminkan bagaimana fungsi pengawasan legislatif dijalankan secara konstitusional. Fraksi-fraksi diberi ruang menyampaikan catatan kritis dan masukan konstruktif, sebagai bagian dari komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ober.
Melalui pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi, berbagai aspek penting pelaksanaan anggaran tahun 2024 dikaji, termasuk realisasi program prioritas, efisiensi belanja, serta dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
Beberapa fraksi memberikan penekanan khusus pada isu pelayanan publik, ketepatan sasaran bantuan sosial, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Fraksi-fraksi juga meminta agar hasil evaluasi ini benar-benar menjadi pijakan untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Rapat ini menjadi bagian dari mekanisme penting dalam siklus penganggaran daerah. Tahapan selanjutnya adalah tanggapan dari Pemerintah Daerah atas pandangan fraksi-fraksi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. (Redaksi)
