LUWU TIMUR, Kutipnusantara.com – Forum Komunikasi Pakumanuk Bersatu (FKPB) menolak tegas tuduhan anarkis yang dilontarkan oleh PT Vale Indonesia Tbk terkait aksi demonstrasi yang dilakukan di jalan menuju PLTA Larona, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Menurut juru bicara FKPB, Aril, tuduhan tersebut adalah opini tanpa dasar yang menyesatkan dan hingga kini tidak dapat dibuktikan.
Aril menjelaskan bahwa sebelum aksi digelar, FKPB telah melayangkan surat pemberitahuan resmi ke Polres Luwu Timur.
“Jika benar terjadi tindakan anarkis seperti yang dituduhkan, pasti sudah ada pihak yang mendokumentasikannya. Sampai hari ini, PT Vale belum mampu memberikan bukti atas tuduhan tersebut,” kata Aril dalam pernyataan tertulisnya.
Ia merasa sangat keberatan dengan tuduhan yang dilemparkan oleh pihak PT Vale Indonesia Tbk.
“Kalau benar kami melakukan tindakan anarkis, kami minta PT Vale menunjukkan bukti konkret. Sampai saat ini, tuduhan tersebut hanyalah fitnah tanpa dasar,” ungkap Aril dengan nada geram.
Aril menegaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh FKPB di jalan masuk menuju PLTA Larona adalah bentuk protes damai, menuntut adanya pemerataan dalam rekrutmen tenaga kerja.
Pakumanuk adalah salah satu wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia, sehingga wajar jika warga setempat berharap untuk lebih diperhatikan dalam proses perekrutan.
Aril juga menyebutkan bahwa penghalangan kendaraan masuk adalah bagian dari aksi demonstrasi yang sering dilakukan di berbagai tempat lainnya.
“Kami hanya meminta adanya pemerataan tenaga kerja di wilayah kami, Apa yang kami lakukan adalah bentuk protes damai, seperti aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di tempat lain. Menghalangi kendaraan masuk adalah salah satu bentuk protes kami,” tambah Aril.
Aril juga membantah pernyataan PT Vale Indonesia Tbk yang menyebut telah mengakomodir 10 orang warga untuk bekerja melalui vendor PT LAM, Menurutnya, pernyataan tersebut adalah berita hoaks.
“Yang benar, baru 6 orang yang diakomodir dan menandatangani kontrak setelah kesepakatan yang dicapai pada 13 Maret, pasca-aksi. Sementara aksi yang dilaporkan PT Vale adalah aksi pada 12 Maret, di mana saat itu belum ada satu pun warga yang diakomodir,” jelas Aril.
Ia juga mengklarifikasi bahwa 4 orang lainnya yang disebutkan oleh PT Vale Indonesia Tbk bekerja di PT Bujaya Karya Makmur (BKM) dan mengikuti prosedur rekrutmen yang dibuat oleh PT BKM, bukan hasil akomodir dari PT Vale.
“Keempat orang itu mengikuti prosedur rekrutmen yang dibuat oleh PT BKM. Mereka bukan bagian dari hasil kesepakatan dengan PT Vale,” tegasnya.
Aril juga mengungkapkan adanya dugaan provokasi yang dilakukan oleh oknum dari pihak DSS saat aksi berlangsung.
Menurutnya, sebelum aksi terjadi, salah satu oknum DSS yang dikenal sebagai Sadirman dari Malili terlihat memancing adu mulut dengan peserta aksi.
“Kami menduga sudah ada rencana untuk memprovokasi suasana. Salah satu oknum DSS memancing keributan dengan kami, sementara aparat keamanan hanya diam dan tidak melerai karena tidak anarkis terjadi,” ujar Aril.
Aril menjelaskan bahwa tidak ada kekerasan fisik yang terjadi selama aksi, hanya adu mulut yang dipicu oleh oknum tersebut.
“Jika memang terjadi kekerasan, aparat keamanan pasti akan turun tangan untuk melerai. Namun, yang terjadi hanya adu mulut dan tidak ada tindakan anarkis seperti yang dituduhkan PT Vale,” bantahnya.
Aril menambahkan bahwa FKPB akan terus memperjuangkan hak-hak warga Pakumanuk dalam hal pemerataan tenaga kerja dan transparansi rekrutmen.
Aksi yang dilakukan pada 12 Maret adalah bentuk kekecewaan warga terhadap ketidakadilan yang dirasakan.
Warga berharap PT Vale Indonesia Tbk dapat bertindak lebih adil dan terbuka dalam menjalankan operasionalnya, khususnya dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal.
“Setelah aksi yang kami lakukan, kami hanya ingin keadilan dan kesetaraan. PT Vale harus menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini dan mendengarkan tuntutan kami,” tutup Aril.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan publik, dan warga berharap agar pihak PT Vale Indonesia Tbk dapat segera memberikan klarifikasi dan menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan adil, tanpa menimbulkan keretakan lebih lanjut antara perusahaan dan masyarakat setempat.
(Lap.GS/Red)
