Kutipnusantara.com, Malili – Komitmen antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan berpihak kepada masyarakat kembali ditunjukkan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu 30 Juli 2025.
Rapat tersebut mengusung agenda penting yakni Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Jihadin Peruge, didampingi Wakil Ketua II, Hj. Harisah Suharjo, dan dihadiri oleh segenap Anggota DPRD, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat, staf ahli, serta tamu undangan lainnya.
Dalam paripurna tersebut, lima fraksi DPRD Lutim menyampaikan pandangan umumnya, yakni Fraksi NasDem, Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Golkar, PDI Perjuangan, dan PAN.
Kelima fraksi secara umum menyatakan dukungan penuh terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 agar segera dibahas pada tahap selanjutnya dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, yang turut hadir dalam rapat menyampaikan apresiasi atas sinergi yang ditunjukkan seluruh fraksi DPRD.
Menurutnya, penyampaian pandangan umum yang bersifat konstruktif dari masing-masing fraksi merupakan bentuk dukungan nyata dalam proses pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan, kritik, serta saran dari seluruh fraksi DPRD. Hal ini menunjukkan semangat bersama untuk menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan tentunya berpihak kepada masyarakat,” ungkap Hj. Puspawati.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh poin masukan yang telah disampaikan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan dokumen Ranperda.
“Kami berharap, proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga Ranperda ini segera dapat disahkan menjadi Perda dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Luwu Timur,” tutupnya.
Paripurna ini mencerminkan keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Luwu Timur secara kolektif dan berkesinambungan, melalui penguatan kebijakan fiskal daerah yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. (Redaksi)
