Kutipnusantara.com, Luwu Timur – Persoalan banjir yang terus menghantui Kecamatan Burau kembali menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu, 16 Juli 2025.
Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten dan pihak PTPN PKS Luwu segera turun tangan menangani permasalahan banjir yang semakin memperihatinkan di Desa Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai.
Melalui juru bicaranya, Rusdi Layong, Fraksi GPR menyampaikan bahwa kondisi banjir di wilayah tersebut bukan lagi hal yang bisa dianggap wajar. Menurutnya, banjir yang terjadi setiap tahun ini telah mengganggu kehidupan warga dan menimbulkan kerugian besar, baik secara sosial maupun ekonomi.
“Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Kami minta segera dilakukan koordinasi serius dengan PTPN PKS Luwu, yang kami nilai sebagai penyumbang utama persoalan banjir di Burau,” tegas Rusdi.
Fraksi GPR juga mendorong normalisasi sungai dan saluran pembuangan, khususnya di wilayah Angkona dan Manakae, Kecamatan Kalaena, sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Sementara itu, anggota Fraksi GPR lainnya, Zarkawi Hamid, menambahkan bahwa banjir di Burau telah memasuki fase darurat dan perlu penanganan segera. Ia menekankan pentingnya langkah nyata dan berkelanjutan dari pemerintah.
“Jangan biarkan warga menjadi korban setiap musim hujan. Debit air terus meningkat dan banjir sudah jadi langganan. Pemerintah harus hadir dengan solusi menyeluruh, bukan langkah tambal sulam,” kata Zarkawi.
Desakan dari Fraksi GPR ini menegaskan bahwa masalah banjir Burau bukan sekadar isu musiman, melainkan krisis lingkungan yang membutuhkan perhatian serius lintas sektor. (Redaksi)
