Luwu Timur, KutipNusantara.com — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur menegaskan pentingnya penyusunan APBD 2026 yang lebih strategis dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Firman Udding (dari Partai PKS), pada Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi, Jumat 21 November 2025.
Dalam penyampaiannya, Firman menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen tahunan, tetapi instrumen pembangunan yang harus memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus dirumuskan secara tepat sasaran dan menjawab persoalan utama di lapangan.
Fraksi PAN memetakan tujuh sektor strategis yang dinilai harus mendapat perhatian serius. Di antaranya pendidikan, kesehatan, penguatan SDM, serta transformasi digital di berbagai layanan publik.
Firman mengungkapkan masih adanya ruang kelas yang rusak, fasilitas kesehatan yang belum memadai, hingga layanan rujukan medis yang belum merata di sejumlah kecamatan. “Ini harus menjadi prioritas agar pelayanan dasar semakin merata dan berkualitas,” tegasnya.
PAN juga menyoroti ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor pertambangan. Untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal, PAN mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan vokasi, akses pembiayaan, hingga penguatan pemasaran digital.
“Kita harus membuka ruang ekonomi baru agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor tambang,” jelas Firman.
Fraksi PAN meminta evaluasi terhadap beberapa proyek daerah yang dinilai perlu penyesuaian anggaran, termasuk pembangunan gedung Badan Keuangan Daerah. Menurut PAN, pengalihan sementara anggaran dapat menjadi langkah strategis demi menjaga stabilitas keuangan daerah tahun berjalan.
Selain itu, fasilitas publik seperti pompa pipanisasi di Desa Pongkeru juga disorot karena dinilai belum optimal, padahal menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam paripurna tersebut, PAN juga menyampaikan pandangan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah lainnya:
-
Penyertaan modal untuk PT Lutim Gemilang: PAN mendukung, dengan catatan harus ada rencana bisnis yang jelas dan manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
-
Perubahan Perda perangkat desa dan BPD: Disetujui dengan catatan tata kelola administrasi dan kualitas layanan publik wajib ditingkatkan.
-
Ranperda Riset dan Inovasi Daerah: PAN mendukung penuh dan mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal, termasuk Politeknik Sorowako, untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah.
Firman menutup pendapat akhir Fraksi PAN dengan menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan bertujuan agar APBD 2026 tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Luwu Timur.
Dengan demikian, Fraksi PAN menyatakan menerima dan menyetujui seluruh Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Redaksi)
