JAKARTA,Kutipnusantara.com – Komisi 2 DPR RI resmi menyepakati pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Keputusan ini diumumkan setelah rapat yang digelar di ruang Komisi 2 pada Rabu, 22 Januari 2025.
Kepala daerah yang akan dilantik adalah mereka yang tidak terlibat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), dan pelantikan dijadwalkan berlangsung serentak pada 6 Februari 2025.
Pelantikan tersebut akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dilaksanakan diistana kepresidenan Jakarta.
Gubernur, bupati, serta wali kota dari berbagai daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak dan tidak menghadapi gugatan di MK, akan dilantik secara bersamaan.
Uniknya, pelantikan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ini menandai momen bersejarah di mana seluruh kepala daerah dilantik dalam satu upacara nasional yang akan dihadiri oleh pejabat tinggi negara.
Mendagri, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut serta dalam rapat persetujuan ini, memastikan proses berlangsung tanpa hambatan hukum.
Keputusan pelantikan ini merupakan langkah konkret untuk mempercepat penetapan kepemimpinan di tingkat daerah, setelah melewati proses pemilihan yang demokratis dan bebas sengketa.
Pelantikan serentak ini diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kesinambungan pemerintahan di berbagai wilayah Indonesia, sehingga roda pemerintahan dapat segera bergerak untuk menunaikan janji-janji kampanye.
Dalam rapat yang berlangsung dinamis tersebut, berbagai aspek pelantikan dibahas, termasuk pentingnya memastikan bahwa proses ini berjalan tanpa kendala dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Dengan kesepakatan ini, seluruh mata kini tertuju pada tanggal 6 Februari 2025, ketika para pemimpin baru akan resmi dilantik dan memulai masa baktinya.
Pelantikan yang disetujui Komisi 2 DPR RI ini tak hanya menjadi puncak dari perjalanan Pilkada serentak 2024, tetapi juga momen simbolis bagi daerah-daerah yang akan memasuki babak baru kepemimpinan.(Red)
