Makassar, Kutipnusantara.com – Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Gerindra, H. Sarkawi, bersama jajaran Komisi II DPRD Lutim melakukan pertemuan resmi dengan Manajemen PT Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi dan Depot Karang-Karangan Bua Palopo, Rabu 24 September 2025.
Pertemuan ini turut didampingi POLRES Luwu Timur Yaitu Wakapolres, Kompol Hariadi serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop), Senfry Oktavianus.
Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP), aspirasi masyarakat, serta hasil sidak lapangan yang sebelumnya dilakukan DPRD di sejumlah SPBU.
Sidak itu menemukan adanya kelangkaan BBM bersubsidi di Luwu Timur yang telah memicu antrean panjang kendaraan hingga beberapa hari terakhir.
Dalam pertemuan tersebut, para legislator menekankan agar Pertamina menata sistem distribusi, pengelolaan, serta ketersediaan BBM di tingkat SPBU.
DPRD Luwu Timur menegaskan pentingnya memastikan pasokan sampai ke wilayah-wilayah pelosok, termasuk daerah terpencil seperti kawasan seberang Danau Towuti.
Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 2001 dan Perpres No. 191 Tahun 2014 dan Keduanya saling terkait karena Perpres No. 191 Tahun 2014 adalah peraturan turunan yang mengatur aspek hilir dari industri migas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001.
Selain itu, DPRD juga meminta Pertamina dan aparat terkait untuk menindak tegas oknum maupun pihak korporasi yang memanfaatkan kondisi kelangkaan demi keuntungan pribadi.
“Masyarakat jangan sampai terus-menerus menjadi korban situasi ini,” tegas H. Sarkawi.
Pemerintah daerah melalui Kadis Perindagkop, bersama Polres Luwu Timur, menambahkan harapan agar kejadian kelangkaan BBM bersubsidi tidak lagi terulang.
Semua pihak diminta bersinergi agar distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata.
(Redaksi).
