Malili, KutipNusantara.com. — Kepadatan antrian nasabah terjadi di salah satu kantor Bank Sulselbar Cabang Malili, Kabupaten Luwu Timur, Rabu 24 Desember 2025.
Sejak pagi hingga sore hari, ruang pelayanan bank tersebut dipadati nasabah dari berbagai keperluan, mulai dari pencairan proyek, beasiswa, urusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga transaksi perbankan reguler lainnya.
Namun di balik ramainya aktivitas pelayanan, muncul keluhan serius dari salah satu nasabah yang merasa diperlakukan tidak adil. Seorang nasabah berinisial “Eko” mengaku telah mengantri sejak pagi hari, namun hingga pukul 13.40 WITA belum juga dipanggil oleh teller.
Yang lebih ironis, menurut pengakuan Eko, sejumlah nasabah lain yang datang belakangan justru lebih dulu dilayani.
Ia menduga kuat adanya praktik “orang dalam” atau ordal yang membuat antrian tidak lagi berjalan sesuai urutan.
“Saya sudah antri dari pagi, tapi sampai jam setengah dua belum juga dipanggil. Sementara ada yang datang belakangan malah duluan masuk ke teller. Rasanya seperti ada permainan,” keluh Eko kepada wartawan.
Eko menambahkan, kondisi tersebut terjadi bertepatan dengan masa pencairan dana proyek para kontraktor.
Ia menduga, pada momentum ini, pelayanan menjadi tidak transparan dan membuka celah perlakuan istimewa bagi pihak-pihak tertentu.
“Pas juga lagi pencairan proyek. Mungkin ada ‘titipan’ atau kedekatan tertentu sehingga ada nasabah yang langsung dilayani. Padahal saya jauh lebih awal antri,” tambahnya.
Situasi ini memantik sorotan publik, sebab bank milik daerah seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan pelayanan yang adil, profesional, dan transparan, tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan nasabah.
Jika dugaan praktik “ordal” benar terjadi, hal tersebut bukan hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak citra perbankan daerah yang selama ini dibangun dengan slogan pelayanan prima.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Bank Sulselbar Cabang Malili belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan nasabah dan dugaan ketidaktertiban sistem antrian tersebut.
Masyarakat berharap ada evaluasi menyeluruh serta penegasan standar pelayanan, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sebagai bank daerah yang mengelola dana publik, Bank Sulselbar dituntut untuk memastikan setiap nasabah mendapatkan hak pelayanan yang sama—tanpa pengecualian, tanpa “jalur belakang”. (Redaksi)
