KutipNusantara.com — Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Nur, menyoroti pola pengawasan BBM bersubsidi di SPBU oleh tim gabungan, Minggu (22/08/2026).
Ia menilai pengawasan saat ini salah sasaran karena hanya menekan pelangsir kecil, sementara dugaan penimbunan skala besar justru belum tersentuh.
Melalui lelucon bahasa daerah “Jamang-jamang bukku”, Muhammad Nur mempertanyakan efektivitas kerja aparat Penegak Hukum dan instansi Dinas terkait.
Menurutnya, kelangkaan BBM subsidi tidak akan tuntas jika penindakan berhenti di SPBU tanpa menyasar aktor utama di balik rantai distribusi ilegal.
Ia juga mengungkapkan indikasi kecurangan, seperti manipulasi barcode ganda pada kendaraan yang sama serta dugaan penguasaan surat rekomendasi sektor pertanian dan perikanan serta transportasi Kapal oleh oknum tertentu.
BBM bersubsidi tersebut disinyalir dialihkan ke penimbun untuk dijual kembali ke sektor Perusahaan tambang dengan harga industri.
“Kenapa pelangsir saja yang ditekan? Kalau memang ada penimbunan BBM subsidi, kenapa tidak langsung digerebek? Bongkar dan tindak sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas terkait, jangan Ribut dulu lalu turun, segera mengusut tuntas alur penyalah gunaan dari hulu ke hilir agar hak masyarakat kecil tepat sasaran. (**)
