MALILI, KutipNusantara.com — Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) digelar di Ruang Sidang DPRD Luwu Timur, Dalam forum tersebut, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Muhammad Iwan, atau yang akrab dikenal Iwan Lamaeto, menegaskan pentingnya APBD 2026 diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, Jumat 21 November 2025.
Iwan menyampaikan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan rutin birokrasi, tetapi harus berpihak pada kepentingan publik.
“APBD 2026 harus benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menciptakan kemanfaatan nyata, bukan hanya dokumen formal,” tegasnya.
Dalam pembahasan Ranperda perubahan regulasi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Iwan menilai hadirnya aturan baru seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta tunjangan purna tugas bagi anggota BPD merupakan bukti perhatian pemerintah terhadap penguatan tata kelola desa.
“Ini langkah konkret untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan,” ujarnya.
Iwan menambahkan, seluruh regulasi yang dibahas harus mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat paripurna yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, seluruh fraksi DPRD, dan perwakilan OPD tersebut mempertegas komitmen bersama untuk menjadikan APBD 2026 sebagai instrumen fiskal yang benar-benar pro-rakyat. Fraksi NasDem menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat langsung bagi warga Luwu Timur.
Untuk mewujudkan hal itu, Iwan mengusulkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi dan ekstensifikasi, termasuk optimalisasi pajak daerah, pengembangan UMKM, serta pemanfaatan potensi pariwisata dan agribisnis yang belum tergarap maksimal.
Fraksi NasDem juga menyampaikan dukungan terhadap Ranperda penyertaan modal daerah kepada PT Luwu Timur Gemilang, namun dengan catatan tegas.
“Penambahan modal harus berbasis kajian kelayakan bisnis yang jelas dan terukur,” kata Iwan.
Menurutnya, investasi publik wajib menghasilkan laba bagi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Terkait Ranperda Riset dan Inovasi Daerah, Fraksi NasDem memberikan apresiasi tinggi. Iwan menilai inovasi harus menjadi mesin peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
“Inovasi pelayanan publik harus sederhana, cepat, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Iwan menegaskan bahwa belanja daerah tidak boleh bersifat normatif. Efisiensi anggaran operasional dan pengurangan belanja seremonial harus menjadi langkah penting agar ruang fiskal pemerintah dapat dialihkan pada pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurut Fraksi NasDem, APBD 2026 harus mengutamakan sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi mikro. Pemotongan belanja seremonial diyakini akan membuka ruang untuk investasi produktif yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain sisi belanja, Fraksi NasDem juga menyoroti target PAD 2026. Iwan menegaskan bahwa target pendapatan harus realistis, berbasis data, serta disesuaikan dengan tren ekonomi daerah dan proyeksi nasional tahun 2026. (Red)
