KutipNusantara.com — Fraksi Partai PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan Pandangan Umum terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Dewan, Jumat (04/09/2026).
Dalam pemaparannya, Fraksi PAN Abdul Halim, S. Kom., mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menyusun perubahan anggaran tepat waktu, namun menegaskan bahwa momentum ini tidak boleh sebatas formalitas administrasi.
Pemerintah Daerah dituntut melakukan evaluasi mendalam terhadap program yang kurang efektif, memperbaiki efisiensi belanja, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan.
Dalam bidang pendapatan dan belanja, Fraksi PAN menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, pembenahan sistem pemungutan, serta optimalisasi aset tanpa menambah beban masyarakat kecil.
Terkait belanja daerah, dewan meminta penjelasan transparan atas pergeseran anggaran, efisiensi program, hingga pengelolaan SILPA senilai Rp21,64 miliar agar tidak mencerminkan rendahnya serapan belanja perangkat daerah.
Selain itu, sorotan khusus Fraksi PAN diberikan pada pembenahan infrastruktur dasar, efisiensi BUMD, serta transparansi tarif air bersih agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di samping evaluasi anggaran, Fraksi PAN juga memperjuangkan sejumlah aspirasi langsung dari masyarakat di berbagai sektor vital. Pada sektor pendidikan, Pemda didesak segera menganggarkan perbaikan sekolah terdampak longsor tahun 2025 di Desa Tawakua.
Sementara pada sektor pertanian, Fraksi PAN mendorong pengadaan sistem irigasi pompa listrik guna mengantisipasi kekeringan di beberapa wilayah.
Melalui catatan kritikal ini, DPRD berharap APBD Perubahan 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berpihak penuh pada kemajuan Kabupaten Luwu Timur. (Red)
