KutipNusantara.com — Jeritan para petani terkait sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) menyita perhatian serius jajaran wakil rakyat di DPRD Kabupaten Luwu Timur Andi Surono S, S.E (PDI-P), Rabu (16/9/2026).
Persoalan krusial ini mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Strategis Kementerian Pertanian yang digelar di Aula Kantor Camat Tomoni Timur.
Dalam forum yang menghadirkan unsur pemerintah, legislatif, Perum Bulog, dinas teknis, serta jajaran Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan seluruh penyuluh se-Luwu Timur tersebut, pasokan BBM resmi menjadi sorotan utama.
Pasalnya, ketersediaan BBM jenis solar maupun pertalite tidak hanya urgen untuk sarana transportasi angkut, melainkan menjadi penentu hidup-matinya operasional Alsintan seperti traktor, pompa air, hingga mesin panen (combine harvester).
Para penyuluh pertanian di lapangan yang mendampingi langsung kelompok tani menyuarakan hambatan besar saat mengakses BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kondisi ini dinilai sangat mengganggu akselerasi produksi pangan daerah, terutama dalam mendukung program strategis nasional seperti Serapan Gabah dan E-Bamper.
Merespons gelombang aduan tersebut, tiga Anggota DPRD Luwu Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, yaitu Andi Surono S, S.E (PDI-P), Wahidin Wahid, dan Ambrosius Boroallo, secara tegas berdiri di barisan depan untuk membela kepentingan petani.
Ketiga legislator tersebut menyatakan komitmen bulatnya untuk menindaklanjuti persoalan regulasi serta kendala kemudahan akses pasokan BBM di SPBU lokal.
“Aspirasi ini tidak boleh berhenti sekadar menjadi catatan atau menit rapat. Kami dari DPRD siap memfasilitasi dan mengkomunikasikan langsung persoalan hambatan akses BBM ini dengan pihak pemilik SPBU,” tegas Andi Surono S, S.E.
Andi Surono menekankan bahwa pengawasan dan pengawalan jalur distribusi bahan bakar bagi sektor pertanian adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik DPRD.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan urat nadi perekonomian Luwu Timur sehingga ketersediaan BBM untuk Alsintan wajib dijamin tanpa hambatan birokrasi yang membebani kelompok tani.
Dukungan senada ditegaskan Wahidin Wahid dan Ambrosius Boroallo. Mereka sepakat bahwa sinergi lintas instansi dan melibatkan Pemkab Luwu Timur, DPRD, Dinas Pertanian, Bulog, hingga pengelola SPBU harus segera dikonkretkan agar proses produksi pertanian musim ini tidak terkendala. (**)
