KutipNusantara.com — Menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok – pelosok desa yang berada di dapil yang masyarakat mengamanahkan menyampaikan aspirasi, Puncak Indah Rabu (21/10/2026).
Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Rusdi Layong, mendesak pemerintah daerah agar alokasi anggaran pembangunan benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Dalam pandangan umum Fraksi GPR yang dibacakan, Rusdi secara khusus menyoroti kondisi dua jembatan kayu sepanjang 18 hingga 20 meter di Rende-rende dan Dandawasu, Desa Parumpanai, yang hingga kini belum tersentuh perbaikan permanen dan mendesak agar masuk dalam prioritas APBD 2027.
Selain infrastruktur perdesaan, Fraksi GPR juga menagih kejelasan progres pembangunan Bandara Malili yang dinilai membutuhkan kepastian status agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Luwu Timur.
Sorotan tajam ini turut diarahkan pada proyeksi Rancangan APBD 2027 yang mengalami defisit sekitar Rp49,196 miliar dari pendapatan Rp2,213 triliun dan belanja Rp2,263 triliun, sehingga pemerintah diminta untuk cermat mengevaluasi serta memprioritaskan program tahun sebelumnya yang belum terlaksana.
Melalui catatan strategis tersebut, Rusdi menegaskan bahwa Fraksi GPR siap mengawal jalannya pembahasan Ranperda APBD 2027 agar eksekutif semakin serius menggenjot percepatan pembangunan yang tepat sasaran.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur dasar, GPR juga mendorongoptimalisasi pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi berkualitas yang bertumpu pada pengembangan sektor produktif di luar sektor pertambangan demi kesejahteraan jangka panjang warga Luwu Timur. (**)
