KutipNusantara.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi II Kabupaten Luwu Timur secara aktif memaksimalkan fungsi pengawasan dan legislasi ke tingkat bawah, Rabu (1/7/2026).
Langkah ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja dan monitoring langsung ke Pemerintah Kecamatan Malili, sebagai bagian dari rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kunjungan lapangan tersebut diposisikan strategis oleh jajaran legislatif sebagai forum evaluasi krusial. Melalui agenda ini, DPRD menguji dan menyelaraskan laporan realisasi program serta kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025 dengan kondisi riil di masyarakat.
Tidak sekadar memantau, para legislator Luwu Timur tersebut juga memanfaatkan momentum ini untuk menghimpun langsung berbagai aspirasi, masukan, dan catatan kritis dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga unsur masyarakat.
Seluruh masukan dari arus bawah ini akan dijadikan bahan baku utama penyempurnaan dokumen pembahasan Ranperda agar lebih akurat.
Melalui fungsi pengawasan yang diperketat ini, DPRD Luwu Timur berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Langkah proaktif legislatif tersebut diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat luas.
Lebih lanjut, forum komunikasi konstruktif yang diinisiasi oleh DPRD ini menjadi ruang strategis dalam membangun komitmen bersama lintas sektor.
Ke depan, sinergi yang kokoh antara legislatif, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, dan elemen warga diproyeksikan mampu mendongkrak kualitas penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang jauh lebih efektif dan berkelanjutan. (**)
