Luwu Timur, Kutipnusantara.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Bupati Luwu Timur, Ir.H. Irwan Bachri Syam, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025.
Kegiatan strategis yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini berlangsung di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang menugaskan KPK untuk menjalin koordinasi dengan berbagai lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di tingkat daerah. Jakarta, Kamis 15 mei 2025
Turut hadir dalam agenda penting ini Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta para Inspektur Daerah. Kehadiran para pemimpin daerah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan menekankan pentingnya membangun pemahaman kolektif dan implementasi sistem pencegahan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan terukur. Salah satu instrumen utama yang menjadi sorotan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sistem pelaporan dan pemantauan kinerja pencegahan korupsi yang dikembangkan KPK untuk pemerintah daerah.
“MCP mencakup delapan area intervensi krusial, mulai dari perencanaan dan penganggaran, hingga pengawasan, manajemen ASN, serta optimalisasi pendapatan daerah. Ini menjadi tolok ukur integritas dan akuntabilitas pemerintahan,” ungkap Bupati Irwan.
Ia menambahkan, Pemkab Luwu Timur terus berupaya meningkatkan skor MCP setiap tahun sebagai wujud nyata dari keseriusan membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berwibawa.
Dengan kehadiran langsung kepala daerah dalam rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara KPK dan pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif yang merugikan masyarakat.
(rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
