KutipNusantara.com -– Isu penyiapan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Huali Park di Dusun Laoli Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, masih menyimpan perbedaan pandangan dan dinamika hangat antara kebutuhan pembangunan serta hak-hak warga masyarakat, Jumat (17/7/2026).
Menanggapi ketegangan yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengambil langkah terobosan dengan mendatangi langsung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di Jakarta, untuk memaparkan langkah yang diambil sekaligus berkonsultasi menyelesaikan berbagai perdebatan yang muncul.
Kedatangan Bupati Luwu Timur H. Irwan Bahcri Syam, didampingi Sekretaris Daerah, Ramadan, dan Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Jihadin Pirage, serta anggota DPRD dari Partai Nasdem, Muhammad Iwan disambut baik oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian beserta tim.
Di hadapan lembaga tersebut, Bupati, H. Irwan Bahcri Syam, mengakui adanya perbedaan pandangan terkait proses pengadaan lahan, namun menegaskan seluruh langkah yang dijalankan senantiasa mengedepankan dialog, sikap manusiawi, serta berpegang teguh pada prinsip keadilan dan aturan hukum.
Ia menambahkan, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengar aspirasi warga, menyediakan berbagai opsi penyelesaian, dan menawarkan jalan tengah tanpa ada paksaan maupun tekanan kepada pihak yang terdampak.
Komnas HAM, Saurlin, pun memberikan apresiasi tinggi atas langkah inisiatif Pemerintah Daerah Luwu Timur, yang dinilai langkah luar biasa dalam menangani isu sensitif pembangunan yang ada diluwu timur.
Meski perdebatan antara kebutuhan percepatan proyek strategis nasional dan perlindungan hak warga masih terus berjalan, jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi jembatan penyelesaian yang adil, sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan warga Dusun Laoli Lampia dapat berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan satu sama lain. (Red)
