KutipNusantara.com — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur mewakili Bidang Penataan Lingkungan, Membahas dinamika dampak sosial antara PT Vale Indonesia Tbk dan warga Desa Balambano, Selasa (15/09/2026).
Langkah ini diambil guna memastikan proyek pemindahan jalur reroute pipa bahan bakar minyak (BBM) jenis API 5L X52 berjalan sesuai aturan hukum tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat terdampak.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Luwu Timur, Dinas Lingkumgan Hidup Bidang Penataan Lingkungan Pasek menegaskan fungsi pengawasannya melalui dua fokus utama:
1. Verifikasi Aspek Legalitas dan Lingkungan
— Pengawasan Dokumen Amdal: DLH memastikan seluruh proses revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Amdal yang disusun PT Vale telah memenuhi kaidah regulasi tata ruang dan mitigasi risiko teknis.
— Kesesuaian Izin: DLH memverifikasi kelengkapan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) serta penerapan standar keselamatan teknis, termasuk keberadaan Leak Detection System (LDS) pada jalur pipa baru.
2. Penjaminan Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat
— Fasilitasi Ruang Dialog: Menanggapi keluhan Forum Komunikasi Masyarakat Balambano mengenai minimnya keterbukaan, DLH mendorong PT Vale untuk mengulang proses sosialisasi secara transparan di tingkat desa.
— Evaluasi Dampak Sosial: DLH meminta perusahaan mengkaji kembali kekhawatiran warga terkait ruang gerak lahan pertanian dan aktivitas ekonomi yang berdekatan dengan bahu jalan pada rute baru.
Melalui pendekatan normatif ini, Pemkab Luwu Timur berharap penyelesaian polemik pemindahan jalur pipa BBM sepanjang rute Mangkasasa menuju plant site dapat mencapai titik temu dan menjaga standar keselamatan operasional industri sekaligus melindungi hak-hak lingkungan hidup masyarakat setempat. (**)
