Luwu Timur, KUTIPNUSANTARA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur kembali menunjukkan perannya dalam pengawasan tata kelola pemerintahan.
Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna pada Kamis, 12 Juni 2025, yang membahas dua agenda penting: tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pembentukan Pansus ini merupakan langkah strategis DPRD untuk memastikan hasil audit BPK ditindaklanjuti secara serius dan tuntas oleh pemerintah daerah. Koordinator Pansus ditetapkan Ir. Hj. Harisah Suharjo yang juga merupakan unsur pimpinan DPRD.
Susunan Lengkap Pansus LHP BPK RI DPRD Luwu Timur:
Koordinator: Ir. Hj. Harisah Suharjo
Ketua: Ir. Alamsyah (Fraksi PAN)
Wakil Ketua: Harisal, S.Si (Fraksi PDI-Perjuangan)
Sekretaris: Aprianto, S.Kep (Fraksi NasDem)
Anggota:
Muhammad Nur, SH (Fraksi PDI-Perjuangan)
Harisal, S.Si (Fraksi PDI-Perjuangan)
Erick Estrada S, S.Pd (Fraksi PDI-Perjuangan)
Suwati (Fraksi NasDem)
Dwi Heryanto, SH (Fraksi NasDem)
H.M. Sarkawi H.S., S.Ag., M.Si (Fraksi GPR)
Aripin, S.Ag., M.H (Fraksi Golkar)
Abdul Halim, S.Kom (Fraksi PAN)
Ketua Pansus, Ir. Alamsyah, menyampaikan bahwa timnya akan langsung tancap gas pekan depan dengan menjadwalkan pembahasan bersama SKPD terkait. Selain itu, mereka juga akan berkoordinasi dengan tenaga ahli untuk menyusun rekomendasi yang tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai peraturan yang berlaku. Pansus ini adalah bentuk nyata dari fungsi pengawasan DPRD,” tegas Alamsyah.
Menurutnya, keberadaan Pansus tidak hanya penting untuk menindaklanjuti temuan BPK, tetapi juga sebagai bentuk koreksi konstruktif terhadap sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
Dengan terbentuknya Pansus ini, diharapkan Luwu Timur mampu menjaga integritas tata kelola keuangan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
(DPRD/Redaksi)
