KutipNusantara.com — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (14/09/2026).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, Ketua DPRD Ober Datte sebagai Pimpinan dan Wakil I dan II DPRD serta anggota DPRD,jajaran Forkopimda para kepala dinas, KEMENAG, Kepala Desa hingga tokoh masyarakat.
Fraksi PAN dibacakan Prima Eyza Purnama menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PAN Prima Eyza menilai perubahan APBD bukan sekadar proses penyesuaian angka-angka anggaran, melainkan instrumen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan, memperkuat program prioritas, serta memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran daerah.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan Fraksi PAN adalah keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21.641.157.970,02 dalam struktur Ranperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi PAN Eyza menegaskan kembali bahwa jika SiLPA lahir dari efisiensi anggaran, hal tersebut bernilai positif.
Namun, jika timbul akibat kegiatan yang gagal terlaksana, keterlambatan pengadaan, atau akibat lemahnya perencanaan perangkat daerah, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi yang serius.
Fraksi PAN mengingatkan agar tidak ada anggaran yang mengendap sementara manfaat program gagal dirasakan oleh masyarakat.
Selain masalah SiLPA, Fraksi PAN menyampaikan sejumlah poin catatan strategis dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
— Penguatan PAD Tanpa Membebani Rakyat: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diraih melalui optimalisasi potensi daerah dan digitalisasi pemungutan pajak/retribusi, bukan dengan menambah beban masyarakat.
— Kualitas Belanja Daerah: Setiap penambahan atau perubahan anggaran wajib memiliki alasan yang jelas, urgensi yang kuat, serta indikator keberhasilan yang terukur.
— Pendidikan & SDM: Pembangunan sektor pendidikan tidak boleh berhenti pada fisik sekolah semata, tetapi harus menyentuh kualitas guru, beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, dan pendidikan vokasi.
Fraksi PAN menegaskan tidak boleh ada anak Luwu Timur yang putus sekolah karena masalah ekonomi.
— Pelayanan Kesehatan: Peningkatan anggaran kesehatan harus diimbangi dengan pemerataan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan stunting dan pelayanan di wilayah terpencil.
— Hilirisasi Pertanian: Sektor pertanian sebagai pondasi ekonomi Luwu Timur perlu didukung melalui hilirisasi, pengolahan hasil, kepastian pasar, serta penguatan sarana irigasi dan alsintan. Petani harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan.
— Pemerataan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, dan air bersih harus berbasis skala prioritas dan kebutuhan nyata masyarakat, serta menjamin keberlanjutan pemeliharaannya.
Melalui rapat paripurna ini, Fraksi PAN berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur demi mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat. (**)
