KutipNusanara.com — Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur menilai momentum perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat alokasi sektor pendidikan serta menjawab berbagai kebutuhan mendasar masyarakat secara merata, Jumat (04/09/2026).
Pandangan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi GPR, Imanuddin, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur.
Di hadapan peserta sidang, Imanuddin menekankan bahwa pemerintah daerah dituntut lebih cerdas dan kreatif dalam menggali serta mengelola potensi ekonomi daerah guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan, alih-alih sekadar mengandalkan ketersediaan anggaran yang ada.
Dalam penyampaiannya, Imanuddin secara khusus menyoroti kondisi krusial di sektor pendidikan berdasarkan hasil kunjungan dan monitoring langsung ke sejumlah satuan pendidikan di lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya banyak menemukan persoalan minimnya mebeler atau perabot sekolah yang terjadi hampir di seluruh sekolah yang dikunjungi, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan serta efektivitas proses belajar mengajar siswa.
Menanggapi temuan tersebut, Fraksi GPR mendesak pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius melalui alokasi anggaran pendidikan yang lebih memadai, termasuk memprioritaskan kebutuhan rehabilitasi serta pembangunan ruang kelas baru sesuai kondisi riil di setiap sekolah.
Menutup pandangannya, Imanuddin menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dibuktikan melalui dukungan anggaran dan perbaikan fasilitas secara nyata agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berdasarkan berbagai catatan strategis tersebut, Fraksi GPR akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Melalui proses anggaran ini, GPR berharap pemerataan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat luas. (**)
