KutipNusatara.com – Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Luwu Timur, Nurchalis Azis, M.Pd., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 dari BPK dalam Rapat Paripurna terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jumat (03/07/2026).
Namun, capaian kepatuhan akuntansi ini harus menjadi pemicu nyata agar tata kelola keuangan dan kualitas pembangunan semakin meningkat, serta mampu dirasakan langsung dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang merata.
Fraksi PAN menyoroti sejumlah catatan krusial: masih adanya infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang cepat rusak, penyelesaian proyek terlambat serta belum sesuai spesifikasi, pemerataan pembangunan yang belum menyentuh desa terluar, persoalan kemiskinan ekstrem, hingga perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah dan kinerja BUMD.
Pemerintah diminta memprioritaskan mutu hasil pekerjaan sekadar mengejar target fisik, memperketat pengawasan proyek sejak perencanaan hingga pemeliharaan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius.
Sebagai langkah lanjut, Fraksi PAN merekomendasikan evaluasi menyeluruh atas proyek yang bermasalah dan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran.
Momen pembahasan Ranperda ini diharapkan menjadi titik tolak sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berorientasi pada kebutuhan rakyat, serta membawa Luwu Timur menuju prestasi yang lebih baik. (**)
