Palopo, Kutilnusantara.com – Auditorium Phinisi UIN Palopo mendadak ramai dengan aksi protes dari aliansi kelembagaan mahasiswa. 27 Agustus 2025
Sejumlah perwakilan pengurus lembaga mahasiswa lintas jurusan dan program studi turun menyuarakan keresahan mereka terkait pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama yang mereka anggap penting demi menjaga transparansi, netralitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan kegiatan kampus.
Tuntutan Pertama: Steering Commite
Aliansi menolak keterlibatan oknum dari organisasi ekstra kampus dalam struktur panitia PBAK. Mereka menilai hal ini jelas melanggar SK Dirjen Pendis Nomor 3814 Tahun 2024 Bab II, yang melarang kerja sama dengan organisasi ekstra kampus di lingkungan PTKIN.
“Padahal sudah jelas sekali dalam Dirjen Pendis No 3814 Tahun 2024 Bab II yang menegaskan persoalan netralitas,” tegas Muh. Fadly, Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Dema FEBI sekaligus pemimpin aksi.
Ia juga menyoroti sikap Ketua DEMA-U yang dinilai terlalu membela keberadaan salah satu steering committee. Ketua DEMA-U beralasan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus SEMA-U meski SK barunya belum diterbitkan.
“Sebenarnya teman-teman juga sudah menduga soal itu, makanya kami antisipasi sejak awal,” tambah Fadly.
Tuntutan Kedua: Transparansi SK Panitia
Mahasiswa juga menuntut keterbukaan terkait SK panitia pendamping. Menurut mereka, hingga kegiatan PBAK berjalan, dokumen itu belum jelas keberadaannya. Beberapa kali komunikasi dengan Ketua DEMA-U pun tak membuahkan jawaban.
Namun, setelah aksi berlangsung, pihak panitia bersama Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama akhirnya turun tangan memberikan kejelasan.
Tuntutan Ketiga: Aturan Rambut yang Membingungkan
Sorotan lain datang dari aturan tata tertib PBAK, khususnya mengenai ketentuan panjang rambut bagi mahasiswa baru putra. Awalnya pihak kampus menetapkan aturan 1–2 cm, namun pada pra-PBAK tiba-tiba berubah menjadi 0,01 cm.
Perubahan mendadak ini menuai kekecewaan mahasiswa baru karena dinilai tidak konsisten.
Meski aturan itu tetap dijalankan, aliansi menilai kebijakan semacam ini perlu dievaluasi agar lebih rasional dan tidak menekan.
Aliansi Desak Netralitas Lembaga Mahasiswa
Dalam diskusi setelah aksi, aliansi menegaskan bahwa mereka tidak menolak PBAK, melainkan hanya menuntut agar lembaga mahasiswa—khususnya DEMA-U dan SEMA-U—tetap menjunjung tinggi netralitas serta integritas.
“Ketua lembaga internal mahasiswa harus menjaga netralitas, bukan malah saling klaim. UIN Palopo ini bukan kampus untuk satu golongan saja. Netralitas dan integritas wajib dijunjung tinggi demi keamanan dan ketertiban bersama,” tutup Fadly di hadapan awak pers.
(Redaksi)
