KETUA TIM GANTI RUGI DILAPORKAN KE POLISI, “Warga Desa Asuli Mengaku Diancam Lewat Telepon Usai Kritik di Medsos”

oleh -189 Dilihat

Luwu Timur, KUTIPNUSANTARA.COM — Proses ganti rugi lahan di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, kembali menyedot perhatian publik. Ketua Tim Verifikasi Ganti Rugi berinisial JM resmi dilaporkan ke Polres Luwu Timur atas dugaan intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap dua warga, hanya karena komentar di media sosial. Selasa, 24 Juni 2025

Dua warga yang melapor, masing-masing inisial RM (48) dan YS (40), mengadukan JM atas dugaan pengancaman melalui sambungan telepon WhatsApp.

Laporan itu mereka sampaikan pada Senin, 23 Juni 2025, dengan NOMOR: STP-P/187/VI/2025/SPKT RES LUTIM, dengan didampingi kuasa hukum dari Bidang Hukum dan HAM.

Menurut RM, dirinya mendapat ancaman dari JM setelah menuliskan komentar singkat “Bayar dua kali” di kolom komentar Facebook yang membahas ganti rugi lahan. Beberapa saat setelah komentar itu diunggah, ia menerima panggilan dari nomor yang diduga milik JM.

“Dia marah dan mengatakan saya harus bertanggung jawab atas komentar itu. Bahkan saya diancam akan dipisahkan dari istri saya, dan disebut akan ‘dipatah-patahkan’,” ujar RM kepada wartawan.

Sementara itu, YS juga mengalami hal serupa setelah mengunggah status pribadi yang dinilainya bersifat umum. Namun unggahan tersebut rupanya dianggap menyerang JM.

“Dalam telepon, saya diancam akan dipukul, dibonyok, bahkan dibunuh. Saya sangat terganggu secara psikologis, dan merasa tidak aman,” ujar YS.

Kuasa hukum pelapor, Yudi Malik, SH. MH, mengecam tindakan JM dan menyebutnya sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat warga.

“Ini sangat disayangkan. Seorang yang terlibat dalam tim resmi pemerintah seharusnya menjunjung etika, bukan malah mengancam warga yang mengkritik. Negara ini demokratis, dan kritik adalah hak warga,” tegasnya.

Kasus dugaan pengancaman ini makin memperkeruh isu seputar verifikasi dan pencairan ganti rugi lahan di Kecamatan Towuti.

Dalam beberapa pekan terakhir, warganet dan aktivis lokal ramai menyoroti dugaan manipulasi data dan ketidakterbukaan dalam proses pembayaran kompensasi.

Hingga berita ini dinaikkan, pihak JM belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi melalui pesan dan panggilan belum mendapat tanggapan.

Redaksi akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, dan menyajikan pembaruan apabila ada pernyataan resmi dari pihak terlapor maupun aparat penegak hukum. (A.g/Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.