KutipNusantara.com — Menyusun anggaran daerah tidak boleh hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif di atas kertas Kecamatan Berau, Selasa (20/10/2026).
Penegasan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, saat memimpin penyerapan aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) III di Kecamatan Burau dan Wotu, awal pekan ini.
Sarkawi menilai, kerap kali perencanaan program pemerintah kurang menyentuh akar masalah akibat minimnya dialog terbuka dengan warga di tingkat bawah.
Menurutnya, APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2027 harus dirancang berbasis kondisi riil masyarakat, bukan sekadar pemenuhan dokumen perencanaan formal semata.
“Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendengar secara langsung berbagai masukan terkait rencana program yang akan dilaksanakan pada APBD tahun 2027. Penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan kondisi lapangan agar program yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Sarkawi di hadapan para kepala desa, tokoh masyarakat, dan jajaran perangkat daerah.
Mengingat pembahasan resmi APBD 2027 akan segera digulirkan pada minggu pertama November, Sarkawi mendorong agar seluruh kebutuhan prioritas dari Burau dan Wotu dapat dipetakan secara akurat sejak dini.
Dengan demikian, proses penganggaran kelak mampu menghasilkan kebijakan yang efisien, terukur, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup warga Luwu Timur. (**)
