KutipNusantara.com — Perubahan iklim dan ancaman musim kemarau mulai berdampak nyata pada sektor pertanian di Kabupaten Luwu Timur, Rabu (12/08/2026).
Tercatat hingga pertengahan Agustus 2026, seluas 1.574,87 hektar pertanaman padi di berbagai wilayah Luwu Timur mulai terancam kekeringan.
Menanggapi situasi krusial ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) bergerak cepat menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan di Aula DPKP Luwu Timur, Malili.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala DPKP Luwu Timur, Subhang, S.Pt, M.Si, ini turut dihadiri perwakilan Dinas TPH dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas PUPR, BPBD, para Koordinator BPP, serta Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) se-Kabupaten Luwu Timur.
Kondisi lapangan menunjukkan ancaman serius bagi ketahanan pangan lokal. Di sejumlah wilayah, tanah persawahan mulai retak, debit air irigasi teknis menyusut tajam, hingga sumber air sungai dan bendungan mengering.
Situasi ini kian mengkhawatirkan mengingat mayoritas tanaman padi penduduk saat ini berada pada umur 40–45 Hari Setelah Tanam (HST).
“Dalam 10 hari ke depan, tanaman padi memasuki fase primordia atau pembentukan bunga dan biji. Ini adalah fase paling rentan yang sangat membutuhkan pasokan air. Tanpa intervensi dan pasokan air yang cukup, tanaman terancam tidak bisa berproduksi maksimal, bahkan memicu gagal panen (puso),” tegas Subhang Dinas Pertanian.
Sederet Tantangan Lapangan: Dari Sedimen Embung hingga Keterbatasan Listrik
Dalam pembahasan lintas instansi tersebut, terungkap sejumlah kendala teknis yang dihadapi para petani di lapangan:
— Sedimentasi Parit dan Embung: Di wilayah Angkona dan Malili, penumpukan lumpur dan pasir membuat penampungan air makin dangkal.
— Ketersediaan & Biaya Pompa: Banyak pompa air bantuan dalam kondisi rusak, ditambah tingginya harga serta kelangkaan BBM di wilayah tertentu.
— Infrastruktur Listrik: Petani di Desa Pongkeru terkendala tingginya biaya pasang baru jaringan listrik PLN (mencapai Rp35 juta) untuk mengoperasikan pompa air sumur bor.
— Penjadwalan Pengairan: Jadwal penutupan saluran air oleh Dinas PUPR yang makin dekat dinilai dapat memperparah kondisi pertanaman jika tidak ditinjau ulang.
Guna menanggulangi dampak yang lebih luas, rapat koordinasi menghasilkan sejumlah langkah taktis penanganan darurat:
— Pemetaan & Verifikasi Skala Prioritas: Petugas POPT diminta memperbarui data harian untuk mengategorikan tingkat dampak (ringan, sedang, atau berat). Penanganan diutamakan pada lahan berumur 45–70 HST.
— Optimalisasi Sumber Air Alternatif: Memetakan potensi sungai kecil serta lokasi pembuatan sumur bor baru, lengkap dengan perhitungan kebutuhan pompa (alcon), pipa, hingga alokasi BBM.
— Pengerukan Sedimen Lintas Instansi: Mendorong bantuan alat berat dari Dinas PUPR untuk memobilisasi pengerukan lumpur pada saluran irigasi dan embung.
— Kolaborasi Multisektor: Menggalang sinergi bersama BPBD, Dinas Damkar, hingga Dinas PUPR untuk distribusi air darurat menggunakan tangki bertransportasi besar.
— Koordinasi Pengairan Irigasi: Meminta pertimbangan penyesuaian jadwal buka-tutup air irigasi agar disesuaikan dengan umur pertanaman warga.
Langkah cepat ini diharapkan mampu meminimalisasi kerugian para petani serta menjaga kestabilan pasokan beras dan ketahanan pangan di Kabupaten Luwu Timur di tengah cuaca ekstrem. (Dstn/Red)
