KutipNusantara.com — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2026 yang menempatkan Kabupaten Luwu Timur di pucuk inflasi tahunan Sulawesi Selatan sebesar 4,32 persen, Jumat (10/10/2026)
Meski tren ini sebenarnya melandai dibanding puncak Februari lalu yang menembus 5,86 persen, posisi Bumi Batara Guru yang masih di atas rata-rata provinsi ini langsung memicu alarm intervensi.
Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi “terdakwa” utama dengan sumbangsih lonjakan harga mencapai 2,47 persen, disusul sektor perumahan serta penyediaan akomodasi makan-minum.
Merespons rapor merah tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida) Luwu Timur bergerak cepat menjadikan komoditas pangan sebagai subjek utama cetak biru (blueprint) kebijakan daerah.
Langkah taktis langsung disiapkan di lapangan, mulai dari memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok agar bebas penimbunan, menggelar operasi pasar berkala, hingga menjaga daya beli masyarakat.
Baperida optimistis intervensi yang presisi pada sektor pangan ini akan mampu mengawal tren penurunan inflasi yang sudah berjalan sejak Maret lalu menuju angka yang ideal dan stabil.
Menurutnya, Kepala Baperida Luwu Timur, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil bukan sekadar demi perbaikan angka di atas kertas, melainkan untuk menjaga situasi sosial di tengah masyarakat.
“Upaya dan program yang dijalankan pemerintah daerah sejatinya sudah dipahami dengan baik oleh publik. Namun, jika pengawasan dan intervensi terhadap objek-objek pemicu inflasi ini tidak dikencangkan, ruang publik dikhawatirkan akan dipenuhi oleh pemberitaan dan opini negatif yang bisa memicu keresahan, sehingga optimisme pemulihan ekonomi harus tetap dijaga lewat aksi nyata”. Tegasnya Kaban, Kamal, saat redaksi KutipNusantara mengkonfimasi dikantornya. (Red)
