KutipNusantara.com – Dinamika penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Luwu Timur memasuki babak penting, Senin (07/09/2026).
Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, secara resmi menyampaikan tanggapan dan jawaban eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur.
Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Ketua Komisi I DPRD Lutim, Sukman Sadike, serta dihadiri jajaran Forkopimda, anggota legislatif, dan pimpinan OPD Pemkab Luwu Timur.
Dalam pidatonya, Wabup Puspawati mengapresiasi kejelian dan masukan kritis yang disampaikan oleh seluruh fraksi—yakni Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, dan Fraksi PDI Perjuangan. Ia menilai saran yang masuk sangat obyektif dan konstruktif demi menjaga tata kelola anggaran yang pro-rakyat.
Beberapa poin krusial yang ditegaskan Pemkab Luwu Timur dalam merespons pandangan fraksi-fraksi DPRD meliputi:
— Sektor Pendidikan & Sarpras (Jawaban untuk Fraksi NasDem): Pemerintah daerah memanfaatkan sistem terintegrasi Satu Data Pendidikan untuk menyusun skala prioritas. Adapun perbaikan fisik SDN 209 Mantaipi saat ini sedang menanti hasil kajian teknis struktur bangunan agar penanganannya tepat sasaran dan aman.
— Strategi Peningkatan PAD & Layanan Publik (Jawaban untuk Fraksi PAN): Pemkab menggenjot Pendapatan Asli Daerah lewat optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Selain itu, penguatan sektor kesehatan digenjot melalui program Spesialis Juara, peningkatan jaringan PDAM, serta percepatan infrastruktur pertanian.
— Percepatan Realisasi Anggaran (Jawaban untuk Fraksi Golkar): Guna menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun, monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja belanja setiap perangkat daerah kini diperketat secara berkala.
— Fokus Pelayanan Dasar (Jawaban untuk Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat): Komitmen penuh dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar demi mendongkrak kualitas hidup masyarakat Luwu Timur.
— Evaluasi Kinerja & Pengawasan Ketat (Jawaban untuk Fraksi PDIP): Momentum Perubahan APBD 2026 dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi total kinerja OPD. Pengawasan bersama antara DPRD dan Inspektorat ditingkatkan agar anggaran benar-benar terkonsentrasi pada program yang mendesak.
Penjelasan komprehensif dari jajaran eksekutif ini menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur bersama DPRD dalam menyelaraskan postur anggaran Perubahan APBD 2026 agar lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (**)
