KUTIPNUSANTARA.COM, LUWU TIMUR — Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Sarkawi Hamid, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam merespons persoalan banjir yang kerap melanda tiga desa di Kecamatan Burau, yakni Desa Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai. Jumat, 18 Juli 2025.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025, Sarkawi menilai langkah pemerintah menurunkan tim teknis untuk menangani banjir sebagai bentuk komitmen nyata dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Respons yang sigap dari pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana alam. Saya sangat mengapresiasi upaya pembentukan dan penurunan tim teknis untuk menangani banjir di tiga desa terdampak,” ujar Sarkawi, yang juga Ketua Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur.
Apresiasi tersebut disampaikan usai Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspaswati, memberikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi PAN dan Fraksi GPR terkait persoalan banjir yang semakin sering terjadi saat hujan deras.
Banjir tersebut disinyalir merupakan dampak dari aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN XIV di wilayah Luwu Timur.
Kondisi banjir yang terjadi belakangan ini tak hanya merendam sejumlah rumah warga, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan pengguna jalan di ruas poros Sulawesi Selatan yang melintasi wilayah tersebut.
Sarkawi berharap agar tim teknis yang dibentuk dapat segera melakukan koordinasi langsung dengan pihak PTPN XIV untuk mencari solusi konkret dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan banjir yang terus berulang ini.
“Mudah-mudahan tim teknis dapat segera berkoordinasi dengan PTPN XIV Luwu Timur agar memberikan solusi terbaik bagi masyarakat terdampak banjir,” harapnya.
Langkah antisipatif dan kolaboratif seperti ini, menurut Sarkawi, menjadi kunci dalam penanganan bencana dan menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, legislatif, dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan warga.(Lap.DPRD/Redaksi)
