KutipNusantara.com — Pemerintah Kabupaten (Pemda) Luwu Timur secara resmi mengukuhkan pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Timur masa bakti 2023–2028, Senin (27/07/2026).
Acara pengukuhan ini dihadiri oleh jajaran perangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para pengawas, serta kepala sekolah se-Kabupaten Malili.
Acara yang berlangsung khidmat tersebut juga dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengingat Kepala Dinas serta sejumlah Kepala UPTD tengah mendampingi agenda kedinasan di Makassar.
Dalam sambutannya, Pemerintah Daerah, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bahcri Syam, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan di bawah kepemimpinan pengurus baru, Herdinang.
Pemda meyakini bahwa jajaran pengurus Dewan Pendidikan merupakan figur-figur yang berpengalaman dan memahami betul seluk-beluk serta dinamika dunia pendidikan di Luwu Timur.
“Tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu di Dewan Pendidikan ini tidak kecil. Kami berharap amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan pendidikan di daerah kita,” ujar Bupati, Ibas.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah menitipkan dua poin pengawasan dan evaluasi kritis kepada Dewan Pendidikan terkait implementasi program unggulan Kartu Luwu Timur Pintar:
— Evaluasi Program Beasiswa: Dewan Pendidikan diminta untuk mengkaji secara mendalam plus-minus pelaksanaan bantuan beasiswa bagi mahasiswa/pelajar. Hasil kajian dan masukan dari Dewan Pendidikan akan menjadi bahan evaluasi berkala bagi Pemda untuk perbaikan regulasi ke depan.
— Pengawasan Program Seragam Sekolah Gratis: Pemda menyoroti pentingnya keterlibatan Dewan Pendidikan dalam mengawal skema pembagian seragam sekolah berbasis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Skema pemberdayaan UMKM lokal ini dinilai memberikan manfaat ganda: memperkuat perekonomian daerah serta memastikan kualitas bahan dan ketepatan ukuran baju anak-anak.
Hal ini terbukti meminimalisir keluhan orang tua murid terkait ukuran seragam yang tidak pas—masalah yang kerap terjadi pada pola pengadaan terpusat di tahun-tahun sebelumnya.
“Secara keseluruhan, skema ini sangat bagus karena multiplier effect-nya dirasakan langsung oleh masyarakat dan UMKM kita. Walaupun jika ada dinamika teknis di lapangan, itu menjadi evaluasi bersama untuk terus diperbaiki,” tambahnya Ibas. (Red)
