LUWU TIMUR – Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Luwu Timur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berlangsung dinamis di ruang Banggar DPRD pada Selasa, 3 Juni 2025.
Salah satu sorotan dalam rapat tersebut datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Anggota Fraksi PDI-P, Mahading, menekankan pentingnya memasukkan indikator kegagalan dalam dokumen RPJMD, sebagai penyeimbang dari indikator keberhasilan yang sudah dicantumkan.
“Seharusnya indikator kegagalan juga dituliskan, agar evaluasi pembangunan lima tahunan bisa lebih objektif,” ujar Mahading.
Pernyataan tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua Fraksi PDI-P, Muhammad Nur, yang akrab disapa Cicik, Ia menilai penambahan indikator kegagalan penting agar target-target yang ditetapkan dalam RPJMD benar-benar menjadi acuan kerja yang realistis bagi setiap OPD.
“RPJMD bukan sekadar dokumen formal. Target-targetnya harus bisa diukur secara obyektif, termasuk sejauh mana tidak tercapainya target. Ini juga agar kita menghindari kebiasaan copy-paste dalam penyusunan dokumen pemerintahan,” tegas Cicik.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Aripin. Ia menolak usulan pencantuman indikator kegagalan dalam RPJMD.
Menurutnya, dokumen RPJMD merupakan “kitab suci” pembangunan daerah yang bersifat visioner dan idealis.
“RPJMD adalah panduan strategis pemerintah daerah lima tahun ke depan, bukan laporan bisnis yang mengenal istilah untung atau rugi. Golkar tidak setuju ada kata ‘kegagalan’ dalam dokumen ini,” tegas Aripin, yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda.
Perbedaan pandangan antara fraksi ini menunjukkan bahwa pembahasan RPJMD Luwu Timur tidak hanya teknis, tapi juga menyentuh prinsip dasar dalam tata kelola pembangunan.
Proses diskusi ini diharapkan menghasilkan dokumen RPJMD yang lebih komprehensif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. (Redaksi)
