Luwu Timur, Kutipnusantara.com — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang makin parah dalam empat hari terakhir di Kabupaten Luwu Timur akhirnya memunculkan respons cepat dari DPRD, 17 september 2025.
Usai menerima aksi aspirasi yang digelar Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila bersama sejumlah aktivis, DPRD lintas fraksi menyepakati delapan poin tindak lanjut untuk mengatasi krisis BBM yang kian mencekik warga.
Rapat aspirasi yang dipimpin anggota Komisi II DPRD, Drs. Sarkawi Hamid, berlangsung hangat namun kritis. Poin kesepakatan mencakup rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah, Pertamina, serta pengelola SPBU, hingga langkah tegas mencegah praktik penimbunan dan penyelewengan distribusi BBM subsidi.
Delapan Poin Kesepakatan DPRD
1. Menggelar RDP dengan pemda, Pertamina, dan SPBU guna mencari solusi jangka pendek dan panjang.
2. Mendesak Pertamina menindak tegas praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.
3. Meminta SPBU memperketat verifikasi dokumen kendaraan dan menolak konsumen tak berhak.
4. Mendorong penambahan kuota BBM di SPBU, dari 8.000 liter menjadi minimal 16.000 liter per hari.
5. Mengatur jam operasional dan jadwal layanan pengisian untuk meminimalkan antrean panjang.
6. Menegaskan kuota Solar 96 KL dan Pertalite 178 KL sudah cukup, sehingga kelangkaan tidak semestinya terjadi.
7. Melakukan kunjungan kerja ke terminal BBM dan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan distribusi sesuai prosedur.
Aspirasi Pemuda Pancasila – Sekretaris MPC PP Luwu Timur, Abdul Rauf Ladewang, yang memimpin aksi tersebut menegaskan bahwa krisis BBM telah menghantam keras masyarakat kecil, terutama nelayan, petani, dan sopir angkutan.
“BBM adalah kebutuhan pokok, bukan barang mewah. Empat hari terakhir antrean panjang terjadi di hampir semua SPBU. Sementara Pertamina masih menyatakan pasokan aman. Itu jelas membingungkan publik,” tegas Rauf.
Ia menuding adanya dugaan praktik penimbunan dan lemahnya pengawasan distribusi. Karena itu, ia menuntut transparansi serta tindakan tegas terhadap SPBU yang nakal.
Harapan Bersama, Kesepakatan antara DPRD dan Pemuda Pancasila ini diharapkan menjadi langkah nyata, bukan sekadar janji, untuk mengakhiri krisis BBM di Luwu Timur. DPRD menargetkan tindak lanjut segera agar masyarakat tidak lagi terbebani antrean panjang maupun ketidakpastian pasokan energi. (Redaksi)
