KutipNusantara.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan catatan kritis dan “sinyal peringatan” keras kepada pemerintah daerah dalam Sidang Paripurna terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/07/2026).
Langkah ini diambil menyusul rilis data pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 yang menunjukkan angka mengkhawatirkan, yakni mengalami kontraksi hingga mencapai -2,31%. Penurunan signifikan ini dinilai dipicu oleh kombinasi kondisi ekonomi global serta hambatan pada sejumlah program strategis daerah akibat tersandung persoalan hukum.
Dalam pandangan akhir fraksinya, PDI Perjuangan yang dibacakan, anggota DPRD PDI-P, SUKASMAN, secara khusus menyoroti beberapa program bantuan dan pembangunan yang dinilai tidak tepat sasaran, kurang transparan, serta belum memberikan dampak multiplier effect yang nyata bagi masyarakat bawah.
Kasus pengelolaan Dana Bantuan Desa senilai 2 miliar rupiah per desa yang baru terealisasi di 33 desa dari total 125 desa menjadi salah satu contoh evaluasi mendalam.
Selain itu, persoalan regulasi dan efektivitas pengadaan unit Ambulance desa via dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta optimalisasi kelembagaan BUMDES ikut dipertanyakan karena dinilai memicu pemborosan anggaran tanpa mendongkrak daya beli masyarakat lokal.
Guna mengantisipasi tantangan yang lebih luas seperti penurunan kepercayaan publik dan minat investor di sektor pertambangan yang menjadi pilar utama ekonomi Luwu Timur, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Bupati beserta jajaran eksekutif untuk segera melakukan reformasi birokrasi.
Pemkab dituntut mempersiapkan dokumen teknis yang valid, mulai dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terverifikasi dengan benar di setiap OPD.
Penataan tata kelola keuangan yang akuntabel dan berbasis data riil di lapangan dipandang sebagai harga mati agar seluruh program kerja ke depan berjalan tepat sasaran, minim risiko hukum, serta mampu mengembalikan tren positif pertumbuhan ekonomi Bumi Batara Guru. (**)
