KutipNusantara.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur secara resmi menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terkait Kegiatan Tahun Jamak (Multiyears), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna di Malili, Rabu (05/08/2026).
Berdasarkan pembahasan maraton yang berlangsung sejak 23 Juli hingga 3 Agustus 2026, postur APBD Luwu Timur 2027 disepakati dengan target Pendapatan Daerah mencapai Rp2,213 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp2,263 triliun, sehingga menyisakan defisit terukur sebesar Rp49,19 miliar.
Penyesuaian angka ini mencerminkan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam merancang belanja daerah yang rasional, efisien, serta fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam kesepakatan anggaran tersebut, Banggar memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan proyek tahun jamak (multiyears) untuk percepatan pembangunan jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh wilayah Luwu Timur.
Pelapor Banggar DPRD Luwu Timur, Ir. Alamsyah, ST, menegaskan bahwa skema multiyears ini telah melalui kajian teknis dan komprehensif, mulai dari penyusunan Detailed Engineering Design (DED), analisis Return on Investment (ROI), hingga konsultasi langsung ke BPKP Provinsi Sulawesi Selatan guna menjamin akuntabilitas, transparansi, serta pengendalian risiko hukum dan keuangan.
Langkah terobosan infrastruktur ini diproyeksikan menjadi pendorong utama konektivitas antarwilayah dan pemerataan akses ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan.
Selain menyetujui dokumen KUA-PPAS, Banggar DPRD Luwu Timur juga menyerahkan delapan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Rekomendasi tersebut mencakup dorongan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bapenda dan kemandirian RSUD I La Galigo, percepatan operasional RS Atue Malili dan RS Towuti, pemerataan anggaran untuk sektor vital seperti pertanian dan UMKM, penanganan wilayah blank spot telekomunikasi, pembenahan fasilitas sekolah, hingga validasi data Dapodik.
Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, berharap seluruh catatan kritis ini dapat segera diimplementasikan oleh jajaran Pemkab Luwu Timur agar alokasi APBD 2027 benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(**)
