Kutipnusantara.com, Malili – Dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur yang membahas pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Bangkit Revormansyah, menyampaikan sikap resmi sekaligus beberapa catatan penting dan strategis kepada pemerintah daerah. Selasa 22 Juli 2025
Fraksi Golkar menyatakan bahwa secara umum penyusunan Ranperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik Badan Anggaran DPRD maupun Pemkab Luwu Timur, atas kerja sama dan dedikasi dalam proses pembahasan dokumen penting tersebut.
Namun demikian, Fraksi Golkar memberikan penekanan khusus pada dua aspek utama yang dinilai masih perlu perbaikan, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja daerah.
Sorotan paling tegas disampaikan terkait kinerja RSUD I Lagaligo. Berdasarkan laporan realisasi, RSUD tersebut memperoleh pendapatan sebesar Rp178,7 miliar, dengan realisasi belanja sebesar Rp157,3 miliar. Meski mencatatkan surplus, belanja yang hanya terealisasi 88,3 persen menjadi perhatian.
“Belanja di bawah 90 persen menandakan ada kegiatan yang tidak terlaksana sesuai target. Hal ini bisa berdampak pada kelancaran operasional dan kualitas layanan kepada masyarakat,” tegas Bangkit.
Fraksi Golkar mendorong Pemkab untuk menyusun perencanaan anggaran ke depan secara lebih cermat dan berbasis analisis menyeluruh terhadap potensi dan kebutuhan riil daerah.
Selain menyoroti efektivitas belanja, Fraksi Golkar juga meminta agar dokumen pertanggungjawaban APBD 2024 digunakan sebagai bahan evaluasi menyeluruh, demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
Mengakhiri penyampaiannya, Fraksi Golkar secara resmi menerima dan menyetujui Ranperda untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Sidang paripurna ini menjadi bagian penting dari siklus anggaran tahunan, sekaligus cermin dari peran DPRD dalam memastikan pelaksanaan program daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Redaksi)
