KutipNusantara.com – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar pembahasan mendalam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, Rabu (20/05/2026).
Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II ini dipimpin langsung Ketua Pansus II, Erni Malape, didampingi seluruh anggota, guna menelaah setiap poin krusial yang nantinya akan menjadi payung hukum utama dan landasan pengelolaan dunia ketenagakerjaan di daerah.
Dalam pembahasannya, Pansus II menegaskan bahwa kehadiran regulasi ini sangat mendesak dan strategis, dengan satu prinsip utama: regulasi ini wajib berpihak dan tingkatkan daya saing SDM Lokal.
Aturan ini disusun bertujuan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi hak-hak pekerja, sekaligus menjadi instrumen nyata untuk mendorong peningkatan kualitas, keahlian, dan kapasitas sumber daya manusia asal daerah.
Langkah ini diarahkan untuk menciptakan iklim kerja yang adil, aman, dan manusiawi, serta memastikan warga lokal mendapatkan akses kesempatan kerja yang lebih luas dan prioritas, agar mampu bersaing secara setara di tengah derasnya arus investasi dan pembangunan yang berlangsung pesat di Luwu Timur.
Selain mengatur jaminan perlindungan kerja, pembahasan juga menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat luas.
Sinergi ini dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan pelatihan, pembinaan, hingga program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Ketua Pansus II, Erni Malape dari Fraksi Nasdem, berharap proses penyempurnaan substansi ini melahirkan peraturan daerah yang efektif, tidak sekadar aturan di atas kertas, namun benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta memberikan dampak positif dan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh tenaga kerja di tanah kelahirannya sendiri. (**)
