KutipNusantara.com – Kesabaran warga Desa Lagego, Kecamatan Burau, tampaknya mulai berada di titik puncak. Masyarakat kembali meluapkan kemarahan terhadap pihak PTPN IV Regional 2 yang dinilai seolah tutup mata terhadap proyek terbengkalai dan kondisi tanggul jebol yang hingga kini belum juga diperbaiki.
Akibat kondisi tersebut, Desa Lagego kini disebut menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur wilayah itu. Warga Dusun Batangnge dan Dusun Mar-Mar menjadi pihak yang paling terdampak karena air kerap meluap hingga masuk ke pemukiman.
Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga merusak drainase serta akses jalan tani milik pemerintah desa. Ironisnya, persoalan tersebut disebut bukan baru pertama kali terjadi, namun hingga saat ini belum terlihat langkah nyata dari pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
Warga menilai perusahaan terlalu lamban dan terkesan membiarkan masyarakat menghadapi dampak banjir sendirian. Kondisi tanggul yang rusak parah bahkan dianggap sebagai bom waktu yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan kerusakan lebih besar apabila terus diabaikan.
“Jangan cuma diam dan menunggu masyarakat terus jadi korban. Kami butuh tindakan nyata, bukan pembiaran,” tegas Kepala Desa Lagego, Akbar, dengan nada kesal.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak lantaran proyek yang terbengkalai tersebut dinilai tidak pernah mendapat perhatian serius meski keluhan warga telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait.
Salah satu masyarakat Burau, Idul, bahkan secara terbuka memperingatkan pihak manajemen perusahaan agar tidak terus mengabaikan persoalan yang terjadi di Desa Lagego.
Ia menegaskan, jika tanggul yang diduga menjadi penyebab banjir musiman itu tetap dibiarkan tanpa perbaikan, maka masyarakat Burau siap turun ke jalan melakukan aksi protes.
“Kalau terus dibiarkan, jangan salahkan masyarakat kalau akhirnya turun aksi. Warga sudah terlalu lama bersabar menghadapi banjir yang terus berulang,” tegas Idul.
Masyarakat mendesak pihak perusahaan segera mengambil langkah cepat dan bertanggung jawab sebelum kerusakan semakin parah dan memicu gelombang protes lebih besar dari warga terdampak.(**)
