KutipNusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Paripurna di DPRD, pada Selasa (19/5/2026).
Dalam Rapat Paripurna, Wakil Bupati Luwu Timur, Dra. Hj. Puspawati Husler, membacakan jawaban resmi Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, yaitu Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal kepada Perumdam Waemami, perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta perlindungan dan pemberdayaan petani.
Penyampaian jawaban ini menjadi momen kunci penyatuan pandangan antara eksekutif dan legislatif guna menyempurnakan regulasi yang sangat ditunggu masyarakat.
Pembahasan mendalam pada Ranperda penyertaan modal, di mana pemerintah merespons rinci masukan dari berbagai fraksi.
Menanggapi pandangan Fraksi GPR yang disampaikan Imanudin, S.H., pemerintah melalui jawaban yang dibacakan Puspawati menegaskan prinsip kehati-hatian mutlak diterapkan agar penyertaan modal tidak menimbulkan kerugian daerah maupun menurunkan kepercayaan publik.
Atas catatan Fraksi Golkar, Fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi GPR, Fraksi Nasdem, pemerintah sepakat bahwa penyusunan rencana bisnis dan investasi yang jelas merupakan syarat utama tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.
Ketiga regulasi ini dinilai sangat mendesak untuk disahkan demi kepentingan luas: penguatan modal Perumdam bertujuan meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan air bersih, aturan tenaga kerja menjamin kesempatan kerja warga lokal, dan regulasi petani menjadi payung hukum kepastian harga serta keberlanjutan usaha.
Jawaban dan tanggapan yang disampaikan Wakil Bupati ini menandai semakin matangnya pembahasan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi kuat antara pemerintah dan DPRD Luwu Timur dalam merancang kebijakan yang kokoh, berpihak pada rakyat, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju kesejahteraan bersama. (**)
