KutipNusantara.com — Penggunaan Jalur Umum Trans Malili-Wotu sebagai lintasan Hauling oleh kendaraan Berat operasional PT. Prima Utama Lestari (PUL) sepanjang 2022–2026 menyimpan sejumlah catatan krusial. Rabu (26/08/2026).
Hingga kini, PT. PUL tak ada kejelasan pasti soal status perizinan resminya, bahkan keabsahan dokumen dasar (Rekomendasi) lintasan jalur trans yang menjadi pijakan aktivitas PT. PUL tersebut pun diragukan.
Kepala Teknik Tambang (KTT) PT PUL, Doni, mengakui pihaknya baru memegang rekomendasi semata. Izin operasional definitif masih menggantung, menunggu keputusan dari Balai Besar Jalan.
“Kami sudah menyelaraskan rencana dengan Pemda, namun keputusan tetap di tangan Balai Besar Jalan,” ujarnya.
Lebih mencolok, rekomendasi teknis Dinas Perhubungan Sulsel yang dijadikan acuan ternyata terbit sejak 2018, namun identitas pejabat yang menandatanganinya tak diketahui secara pasti.
“Yang jelas itu orang yang menjabat saat itu, tapi siapa persisnya tidak teridentifikasi,” ungkap Doni.
Hal ini menambah tanda tanya besar terhadap keabsahan dasar operasi lintas jalan tersebut selama bertahun-tahun. Mirisnya lagi lintasan Hauling dijalan tidak mementingkan pengendara jalan umum, material tanah tebal dijalan begitu basah pasti licin dan begitu kering tanahnya otomatis berdebu yang tebal.
Soal keselamatan, Doni menegaskan kendaraan perusahaan wajib mematuhi ketentuan Andalalin: pemasangan lampu peringatan memadai dan penempatan flaggerman di titik rawan. Syarat ini mutlak agar tidak membahayakan pengguna jalan lain.
Isu pembangunan infrastruktur pun langsung dipatahkan. Terkait wacana pembangunan flyover, Doni menegaskan.
“PT. PUL tidak akan membangun Flyover. Tidak ada rencana sedikitpun. Kalau ada isu pembangunan itu tidak akan pernah terjadi.” Tegas Doni didepan Media diRuangan kerjanya.
Tak hanya itu, akses komunikasi Media/LSM terhadap pihak manajemen pun diatur ketat. Doni menegaskan bahwa siapa pun yang ingin menemui pihak pimpinan tidak boleh datang mendadak begitu saja.
“Harus buat janji terlebih dahulu, koordinasi dulu melalui mekanisme MKI Eksternal. Media/LSM jangan mampir tiba-tiba begini diruangan kerja saya, biar ada izin dari luar, banyak hal persiapan yang lakukan seperti meting yang sebentar lagi”.tegasnya Doni diakhir pembicaraannya.
KTT Doni merasa kesal kepada media, karena jalur hauling perusahaan sering ditutup/dibatasi aksesnya. Padahal media yang meliput dan mengkoordinasikan liputan itu sejatinya membahas soal DAMPAK KESELAMATAN di Jalan Poros Trans bukan bermaksud mengganggu atau menentang operasional perusahaan. (**)
