KutipNusantara.com — Tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo pada tahun 2026 ini tengah menuai rapor merah dari aktivis mahasiswa, Rabu (10/06/2026).
Kebijakan penempatan pejabat yang dinilai timpang dan penuh muatan politis memicu tudingan serius bahwa Pemkot Palopo sedang mempraktikkan teori politik.
Gentong Babi (Pork Barrel Politics) demi mengamankan konsolidasi kekuasaan kelompok tertentu menggunakan instrumen negara.
Sorotan tajam ini mengarah langsung pada figur Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo tahun 2026, Zulkifly Halid, posisi Pj Sekda merupakan representasi kepemimpinan birokrasi tertinggi ASN di kota ini.
Namun, penampilan formal di podium tersebut kini dinilai kontras dengan ketidakbenaran sistem yang terjadi di balik layar pemerintahan.
Pernyataan Keras Ardi Dekal: “Sistem Pemkot Palopo Sedang Tidak Benar!”.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo, Ardi Dekal, secara lantang memberikan pernyataan sikap demi mengecam bobroknya sistem yang berjalan di internal Pemkot.
Ardi Dekal menyoroti fakta tak terbantahkan mengenai gurita jabatan yang dipegang oleh Zulkifly Halid. Selain memimpin administrasi ASN sebagai Pj Sekda, ia juga menduduki posisi rangkap yang sangat strategis di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni sebagai Ketua Dewan Pengawas sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Tirta Mangkaluku (PDAM) Kota Palopo.
“Saya, Ardi Dekal selaku Ketua HMI, menyatakan dengan tegas bahwa ada ketidakbenaran sistem yang masif di tubuh Pemkot Palopo saat ini. Bagaimana mungkin seorang Zulkifly Halid memonopoli banyak jabatan krusial sekaligus, mulai dari Pj Sekda, Ketua Dewan Pengawas PDAM, hingga menjadi Plt Direktur Utama PDAM? Fungsi pengawas dan yang diawasi kini melekat pada satu orang yang sama. Ini bukan lagi soal efisiensi, melainkan indikasi kuat adanya pengondisian sistem untuk kepentingan tertentu,” tegas Ardi Dekal.
Menurutnya, penumpukan jabatan di tahun 2026 ini telah merusak asas checks and balances (pengawasan berimbang), menurunkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat, dan membuktikan bahwa manajemen birokrasi di Palopo dikelola secara amatir serta melanggar prinsip kepatutan.
Hubungan Gurita Jabatan Zulkifly Halid dengan Teori Politik Gentong Babi
Secara teoritis, politik gentong babi adalah taktik pejabat publik yang memanfaatkan anggaran daerah (APBD) atau fasilitas negara untuk mendanai program-program populis di wilayah atau kelompok tertentu dengan tujuan mengikat basis massa politik.
Ardi Dekal dan jajaran HMI menilai, fakta rangkap jabatan Zulkifly Halid di posisi “basah” seperti PDAM Tirta Mangkaluku merupakan hulu dari penerapan politik gentong babi di Palopo melalui tiga indikasi:
Sentralisasi Kendali Anggaran dan Fasilitas: Dengan memegang jabatan sebagai Pj Sekda (ketua TAPD) sekaligus pimpinan tertinggi di PDAM, pejabat yang bersangkutan memiliki kuasa mutlak untuk menyetir arah ke mana anggaran publik dan program bantuan sosial digelontorkan tanpa ada pengawasan yang independen.
Politisasi Pelayanan Publik Utama: Layanan vital masyarakat seperti distribusi air bersih rawan dijadikan alat tawar (bargaining tool) politik demi menyenangkan kelompok masyarakat di basis elektoral tertentu.
Penyalahgunaan Panggung Birokrasi: Konsolidasi kekuasaan melalui rangkap jabatan ini memudahkan penggunaan fasilitas negara demi kepentingan politik praktis terselubung berkedok program kerja kedinasan.
Desakan HMI: Kembalikan Marwah Birokrasi Palopo atas ketidakbenaran sistem ini, HMI Cabang Palopo mendesak Pj Wali Kota untuk segera melakukan evaluasi total dan mencopot rangkap jabatan yang melekat pada Zulkifly Halid.
Ardi Dekal menegaskan bahwa APBD dan aset BUMD adalah milik seluruh rakyat Palopo, bukan instrumen “gentong babi” yang bebas dibagi-bagi demi syahwat politik penguasa.
“Jika sistem yang keliru ini terus dipertahankan dan tuntutan reformasi birokrasi ini diabaikan, maka HMI tidak akan tinggal diam. Kami siap memimpin gerakan massa untuk turun ke jalan demi meluruskan kembali kiblat pemerintahan Kota Palopo,” tutup Ardi Dekal.
(Red)
